Pimpin Golkar Samarinda, Andi Satya Dibebani Target Pilwali 2031

BACA JUGA: SMRC: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Merosot dalam 9 Bulan Terakhir

Menurut Husni, proses konsolidasi internal akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kontestasi melalui musyawarah mufakat. Langkah tersebut membuat Musda XI Golkar Samarinda berjalan tanpa pemungutan suara dan menetapkan Andi Satya sebagai ketua secara aklamasi.

“Malam tadi kita sudah clear-kan secara musyawarah mufakat sehingga mengaklamasikan dr. Adi. Yang lain bersatu padu untuk mendorong dr. Adi,” tambahnya.

Ketua Panitia Pelaksana Musda XI Golkar Samarinda Arie Wibowo membenarkan adanya persyaratan bagi ketua terpilih untuk memiliki kesiapan maju dalam Pilkada. Namun, ia menjelaskan ketentuan tersebut tidak tercantum secara tertulis dalam aturan pelaksanaan Musda.

Arie menyebut persyaratan tersebut merupakan arahan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Rudy Mas'ud yang menjadi bagian dari kebijakan internal partai. Ketentuan itu diberlakukan kepada setiap figur yang ingin memimpin DPD Golkar tingkat kabupaten maupun kota di Kalimantan Timur.

BACA JUGA: Wacana Kenaikan Parliamentary Threshold 7 Persen, Guru Besar UIN: Bahaya bagi Partai Islam

“Sebenarnya tidak ada aturan tertulis. Tapi dari Ketua DPD I kita, Pak Rudy Mas'ud, mensyaratkan siapa pun yang mau jadi Ketua DPD II kota maupun kabupaten harus siap maju di Pilkota maupun Pilbup. Itu syarat mutlak,” ungkap Arie.

Menurut Arie, ketentuan tersebut berlaku secara menyeluruh dan tidak hanya ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Samarinda. Setiap ketua DPD tingkat kabupaten dan kota yang terpilih harus memiliki kesiapan untuk maju sebagai calon kepala daerah di wilayah masing-masing.

“Jadi siapa pun yang mau jadi Ketua Golkar Samarinda, Golkar Kukar, Golkar Balikpapan, itu harus siap untuk menjadi wali kota dan bupati ke depan,” katanya.

Sumber: