Hasto Sebut Konfercab Bukan Ritual Politik, tapi Momentum Koreksi Ideologi dan Reposisi Demokrasi

"Kalau pandangannya hanya ke darat, yang terjadi kerusakan hutan dan penambangan liar dan sebagainya," ujarnya.

Ia menyebut pesan politik lingkungan dari Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri sebagai landasan moral.

"Mari kita jaga hutan, atur tata ruang, dan kedepankan moratorium hutan. Kita harus belajar dari bencana di Aceh, Sumut, Sumbar, dan wilayah lain," tegasnya.

Ditanya evaluasi internal PDIP Kaltim sebelumnya, Hasto menjawab evaluasi dilakukan di DPP.

Namun kondisi Pemilu 2024 menjadi bagian penting refleksi politik nasional.

Hasto menuding bahwa pemilu lalu terjadi anomali. Seperti pengerahan dana bantuan sosial yang massif. Lalu ada keterlibatan aparatur negara sehingga tidak netral.

"Sehingga pemilu tidak lagi demokratis. Tapi kami sudah move on. Yang penting belajar untuk menjawab tantangan ambisi kekuasaan seperti itu," tegasnya.

Menanggapi kemungkinan revisi sistem Pilkada, ia menyerukan kajian komprehensif.

BACA JUGA: Desak Pemerintah Batalkan Pemangkasan DBH di Kaltim, Safrudin: Tidak Ada Dasar Yang Jelas

"Ada yang melihat pemilihan langsung memperkuat legitimasi. Ada juga yang melihat banyak masalah korupsi. Kita akan melihat mana yang memberi manfaat bagi rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi," terang Hasto.

Sikap resminya akan diputuskan dalam Rakernas. Hasto menekankan bahwa semua sistem punya plus minus.

Partai akan mendengarkan masukan dari kepala daerah, melihat sisi positif dan negatif.

Hasto mengakui kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung menurun. Ia menuturkan terkait strategi yang harus dilakukan PDIP untuk memulihkan kedekatan dengan rakyat kecil dan pemilih muda, sebagai basis dukungan utama.

"Partai harus mendengarkan harapan rakyat. Politik bukan perebutan kekuasaan, tapi membangun peradaban."

"Dalam pandangan PDI, rakyatlah segala-galanya, bukan uang, bukan kekuasaan," tegasnya.

Sumber: