DPD RI Angkat Wacana Pilkada Lewat DPRD, Khawatirkan Pemisahan Pemilu oleh MK

BACA JUGA: Dukung Penuh Rudy Mas’ud, Yusuf Mustafa: Kepemimpinan Berlanjut Program Jalan Terus

Sebagian besar anggaran digunakan untuk honorarium penyelenggara, logistik, dan pengamanan. Namun, mahalnya biaya belum menjamin kualitas hasil pemilihan.

"Biayanya besar, tapi kadang hasilnya tidak menggembirakan. Korupsi tetap tinggi, pelayanan publik tak banyak berubah. Inilah yang membuat sebagian pihak ingin mengevaluasi pilkada langsung," kata Sofyan.

Meski demikian, dia menekankan bahwa evaluasi sistem politik harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan penyelenggara pemilu. 

Menurutnya, arah demokrasi tidak boleh ditentukan hanya oleh elite politik.

BACA JUGA: Fraksi PKS DPRD Kaltim Dorong Penguatan Nilai Religi dan Kesejahteraan Guru 3T

BACA JUGA: PDIP Kaltim Tanggapi Wacana IKN Jadi Ibu Kota Provinsi: Jangan Terpancing Framing

"Kalau kita ingin memperbaiki demokrasi, maka rakyat harus diajak bicara. Jangan hanya elite yang putuskan di ruang tertutup. Kita harus belajar dari sejarah Orde Baru, ketika semua dipilih lewat DPRD tapi rakyat tak punya suara," ujar Sofyan.

Ia juga mendorong agar evaluasi tak hanya berhenti pada pilkada. Sistem pemilu legislatif berbasis suara terbanyak, yang dinilainya menimbulkan persaingan tak sehat di internal partai, juga perlu dikaji ulang.

"Mungkin kita perlu kembali ke sistem proporsional tertutup. Tapi semua ini harus lewat dialog terbuka,"imbuhnya.

Dalam konteks Kalimantan Timur, Sofyan menilai daerah ini punya potensi menjadi laboratorium demokrasi nasional. 

BACA JUGA: PDIP Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo, Megawati Lantik Pengurus DPP Masa Bakti 2025-2030

BACA JUGA: Rudy Mas’ud Target Kuningkan Kembali Kaltim di Pemilu 2029

Dengan partisipasi pemilih yang relatif tinggi dan iklim politik yang stabil, Kaltim bisa jadi model penerapan kebijakan pilkada yang adaptif dan akuntabel.

"Kalau Kaltim bisa menunjukkan model pilkada yang bersih, partisipatif, dan efisien, maka daerah lain bisa meniru. Kita butuh percontohan, bukan sekadar teori di Jakarta," pungkas Andi Sofyan Hasdam.

Sumber: