Bankaltimtara

Pengamat Singgung Ancaman Kedaulatan Negara, Soroti Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden RI

Pengamat Singgung Ancaman Kedaulatan Negara, Soroti Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden RI

Ilustrasi penyadapan.-istimewa-

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM- Pengamat politik dan aktivis pemuda, R. Saddam Al Jihad, menyoroti kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dia menilai, perkara yang melibatkan eks Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP) tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar dugaan pelanggaran prosedur.

Saddam mengungkapkan, penyadapan terhadap komunikasi pribadi kepala negara berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama menyangkut keamanan informasi dan kedaulatan negara.

"Penyadapan berkelanjutan selama hampir 2 tahun terhadap nomor Presiden, lalu penghapusan jejaknya, bukan lagi sekadar niat. Itu persiapan yang terstruktur dan nyata," katanya dikutip Disway.id, Rabu, 4 November 2026.

BACA JUGA: Listyo Sigit Jadi Tersangka Bersama 2 Jenderal, Diduga Melakukan Penyadapan Terhadap Presiden

Dugaan penyadapan terhadap Presiden tanpa dasar hukum memiliki konsekuensi serius terhadap keamanan negara.

"Menyadap Presiden, kepala negara sekaligus panglima tertinggi, tanpa dasar hukum adalah makar terhadap kedaulatan negara. Apa pun alasannya, di negara mana pun, ini kejahatan besar," tegasnya.

Dia mengatakan, komunikasi kepala negara memuat berbagai informasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional, mulai dari pertahanan hingga diplomasi dan kebijakan ekonomi.

"Komunikasi seorang kepala negara adalah rahasia negara. Di dalamnya ada strategi pertahanan, posisi tawar diplomasi, dan keputusan ekonomi yang menyangkut nasib 290 juta rakyat. Membocorkan atau memata-matai ini sama dengan melucuti pertahanan negara dari dalam," kata dia.

BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap Dugaan Motif Penyadapan Prabowo, Sebut Hasilnya Mengalir ke Solo

Dia menyebut, Presiden sedang berada di garis depan pertarungan geoekonomi dan geopolitik.

"Hilirisasi, penataan ekspor komoditas strategis, dan kedaulatan atas sumber daya alam yang sedang diperebutkan oleh aktor-aktor luar negeri yang punya kepentingan besar," ujar Saddam.

Ia menilai dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh. Termasuk untuk mengetahui kemungkinan dampaknya terhadap kepentingan nasional.

"Di tengah tekanan dari luar itu, ternyata ada Kuda Troya di dalam benteng: pengkhianatan dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Ini adalah upaya melemahkan posisi tawar Indonesia di mata dunia," tukasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: disway.id