Refleksi Satu Tahun Prabowo-Gibran dari Bumi Borneo: Kemandirian Energi Masih Jauh dari Target

BACA JUGA: Prabowo Tanggapi Keracunan MBG: Jangan Dipolitisasi, Fokus Anak-anak Sulit Makan

Di Kaltim sendiri, hingga kini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur pengembangan energi terbarukan.

"Kaltim masih sangat bergantung pada batu bara dan gas alam. Padahal, sudah hampir dua dekade sejak lahirnya UU Energi 2007, tapi perda energi daerah belum juga ada. Ini menunjukkan belum adanya keseriusan daerah dalam menjalankan transisi energi," urainya.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat, lebih dari 80 persen kapasitas pembangkit listrik di provinsi ini masih berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. 

Kontribusi energi surya baru sekitar 0,8 persen dari total kapasitas sekitar 2.400 megawatt.

BACA JUGA: IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik di 2028, Prabowo Sudah Teken Perpres

Saiful menegaskan, tanpa arah kebijakan yang jelas, pengembangan energi terbarukan di Kaltim hanya akan berjalan sporadis dan bergantung pada proyek bantuan pemerintah pusat. 

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga, mulai dari Bappenas, PLN, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertanian, dalam membangun sistem energi terintegrasi.

"Transisi energi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada koordinasi antarinstansi dan komitmen daerah. Kalau tidak, kita hanya akan terus menjadi penghasil bahan baku energi tanpa kemandirian," ungkap Saiful.

Di sisi lain, ia menyakini, bahwa Kaltim sebenarnya berpotensi besar menjadi contoh daerah transisi energi di Indonesia, mengingat posisinya sebagai penghasil batu bara terbesar kedua nasional sekaligus wilayah dengan potensi energi terbarukan yang tinggi.

BACA JUGA: Bappenas dan Pemprov Sepakat Dorong Hilirisasi dan Transisi Energi Bersih untuk Kaltim

"Dengan posisi dan sumber daya yang ada, Kaltim seharusnya bisa menjadi pionir energi hijau di Kalimantan. Tapi syaratnya satu yaitu ada kebijakan daerah yang konkret dan berpihak pada kepentingan publik," tutup Saiful.

Sumber: