Anggota DPRD PPU: Pembangunan di Sepaku Tak Seimbang dengan Pajak dan Retribusi yang Disetor
Anggota DPRD PPU Dapil Sepaku, Abdul Wahid-Awal/Nomorsatukaltim-
PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Rahman Wahid, menyampaikan kritik keras terkait ketimpangan pembangunan di Kecamatan Sepaku.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sepaku ini menilai pembangunan di wilayahnya terkesan dikesampingkan. Padahal, katanya, Sepaku merupakan salah satu penyumbang retribusi dan pajak daerah yang signifikan.
“Retribusi sudah diambil, pajak badan usaha dan PBB juga. Tapi kami menyayangkan, kenapa sampai sekarang pembangunan di Sepaku tidak maksimal, bahkan bisa dibilang tidak ada,” keluh Wahid, belum lama ini.
Ia menegaskan, pembangunan di Sepaku seharusnya seimbang dengan kecamatan lain di PPU, seperti Kecamatan Penajam, Waru, dan Babulu. Ketidakseimbangan ini terlihat jelas, terutama pada sektor infrastruktur dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
BACA JUGA: Tingkat Pengangguran di PPU Capai 1.075 Orang, Pemkab Gelar Job Fair
BACA JUGA: Ratusan Honorer Geruduk Kantor Bupati dan DPRD PPU
Wahid juga menyinggung status Sepaku sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia meminta agar pemerintah daerah tidak mengabaikan pembangunan di wilayah tersebut dengan alasan IKN, sebab secara administratif, Sepaku masih menjadi bagian dari Kabupaten PPU.
“Pembangunan di Sepaku harusnya seimbang antara kecamatan Penajam, Babulu, dan Waru. Kita kesampingkan masalah IKN, karena sampai sekarang belum ada kejelasan terkait pelepasannya dari administrasi wilayah Sepaku,” terangnya.
Dia mengatakan, regulasi terkait pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, tanggung jawab pembangunan Sepaku masih berada di tangan Pemerintah Kabupaten PPU.
Sebagai contoh nyata, Wahid menyebutkan, bahwa masih banyak infrastruktur jalan di lingkungan warga Sepaku yang berupa tanah dan berlumpur.
BACA JUGA: PPU Siapkan Wilayah Baru Pengganti Sepaku, Minta 50 Hektare dari Bank Tanah
BACA JUGA: Pemekaran Kecamatan di PPU, Wilayah Sepaku Diserahkan ke OIKN
Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk melakukan pengerasan atau pengaspalan jalan.
“Kami hanya menginginkan pemerataan pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM,” pungkas Wahid.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
