Dorong Menjadi Daerah Mandiri, PPU Harus Maksimalkan Konektivitas Antarwilayah

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Sumber pendapatan daerah terus bergantung dengan dana transfer ke daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten PPU, Muhajir, Selasa (11/2/2025).

Tak ingin terus bergantung akan dana transfer pemerintah pusat ke daerah, dikatakannya, salah satu yang harus dilakukan yakni percepatan program konektivitas antarwilayah. "Apalagi dengan keberadaan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara," ungkapnya.

Pemerintah daerah umumnya pemangku kebijakan dapat menyusun strategi percepatan pembangunan konektivas wilayah antara PPU - IKN Nusantara.

BACA JUGA: Pemkab PPU Bentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah

BACA JUGA: 6 Raperda Digodok Pemkab dan DPRD PPU Tahun Ini

Menurutnya, opsi itu salah satu upaya mengurangi ketergantungan dari dana transfer, namun membuat daerah jadi lebih mandiri.

"Paling tidak bagaimana upaya pemerintah daerah ke depan dengan menyusun program yang ada kaitannya, yaitu menyeimbangkan antara IKN dengan wilayah sekitarnya," jelasnya.

Seperti dengan percepatan konektivitas pembangunan Jembatan Riko, dimana dapat mempermudah akses interkoneksi antara PPU dengan IKN Nusantara.

Ia memastikan jika dapat benar-benar terealisasi dampaknya sangat besar bagi daerah, mulai kemajuan wilayah hingga perputaran sektor ekonomi.

BACA JUGA: Gerbang IKN Nusantara, Pelabuhan Klotok dan Speedboat PPU Bakal Direvitalisasi

BACA JUGA: Polemik Revitalisasi Pelabuhan Klotok PPU, Pemilik Tolak Hibahkan Lahan

"Kalau terbuka (Jembatan Riko) yang merupakan akses terdekat Pulau Balang otomatis orang ke IKN Nusantara, khususnya dari Balikpapan mungkin hanya sekira setengah jam," sebut Muhajir.

Kemudian hal lain yang perlu dilakukan, yakni revitalisasi dermaga atau pelabuhan klotok, speedboat Penajam - Kota Balikpapan.

"Kalau itu enggak kita pikirkan akan sulit, ini yang dapat dilakukan pemerintah ke depan. Pelabuhan (klotok) harus revitalisasi jika mau melihat wajah Penajam," terangnya.

Ia berharap, pemimpin baru Kabupaten PPU nanti mempunyai program mengenai konektivitas antarwilayah umumnya yang menghubungkan percepatan akses ke IKN Nusantara.

BACA JUGA: Pemkab PPU Bakal Rombak Hutan Kota, Disebut-Sebut Mirip Konsep IKN

BACA JUGA: DPRD PPU Godok Raperda Pengelolaan Pohon di RTH

Upaya itu agar daerah dapat lebih mandiri secara bertahap yang selama ini sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. "Pendapatan PPU 92 persen dari dana transfer, hanya 8 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ungkap Muhajir.

Untuk diketahui, dana transfer ke daerah mengalami pemangkasan. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. KMK 29/2025 ini Sri Mulyani tetapkan pada 3 Februari 2025.

Dalam diktum kesatu KMK 29/2025, penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Sri Mulyani terdiri Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan Dana Desa.

"Untuk PPU dipangkas hingga Rp 52 miliar yang masing-masing sumbernya dari DAK dan DAU," pungkas Muhajir.

Sumber: