Pembangunan Kaltim: Menghubungkan Wilayah, Menumbuhkan Harapan

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki babak krusial. Di satu sisi, hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara menjadi katalisator percepatan pembangunan.

Namun di sisi lain, wajah asli pembangunan di luar zona strategis nasional masih sarat tantangan — terutama di kawasan perbatasan dan pedalaman.

Data berbicara: angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sigi terbaru BPS Kaltim mencatat persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 8,76 persen dan di perkotaan 4,47 persen.  

Indikator melemahnya ekonomi daerah juga terlihat dari kontribusi Kaltim terhadap PDB Nasional dari 4,81 persen pada 2022 menjadi 3,90 persen.

Penurunan ini mencerminkan perlunya transformasi struktural, sebab selama ini ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yakni pertambangan dan migas, belum diimbangi dengan tumbuhnya sektor hilir dan konektivitas yang merata.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Senin, 30 Juni 2025, meminta jajarannya menyiapkan potensi-potensi penerimaan daerah dari tata kelola pembangunan hijau.

"Kaltim perlu menggali sektor-sektor potensial di pertanian, perkebunan, industri pengolahan dan pariwisata. Selain itu, optimalisasi penerimaan daerah juga bisa dilakukan melalui perusahaan-perusahaan daerah (perusda) milik Pemprov Kaltim," kata Rudy Mas'ud, menyikapi postur APBD Kaltim yang sebagian besar masih bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) tambang batu bara dan migas.

Memang, dua sektor itulah yang selama ini menjadi 'bahan bakar' pembangunan Kaltim. Namun ketika permintaan dan harga dua komoditas itu anjlok, ekonomi 'Benua Etam' ikut terpukul.    

BACA JUGA: Sektor Pangan dan Transportasi Tekan Inflasi di Balikpapan, PPU Justru Alami Deflasi

Upaya mengalihkan ketergantungan dari batu bara dan migas perlu mendapat dukungan. Sayangnya, langkah itu masih terbentur infrastruktur.   

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) mencatat tingkat kemantapan jalan hingga tahun 2025 baru mencapai 82%. Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk membangun jalan di wilayah Kutai Timur, Berau, Marangkayu (Kutai Kartanegara) - Bontang, serta Kubar-Mahulu.

Daerah-daerah tersebut merupakan lumbung pertanian dan perkebunan. 

Kondisi jalan di Mahakam Ulu — salah satu daerah tertinggal di Kaltim — masih jauh dari layak. Harga BBM di wilayah ini bisa mencapai Rp 50.000 per liter, dan harga semen bisa tembus Rp 1 juta per sak (Data Pemprov Kaltim, 2025).

Jalan darat dari Tering Kabupaten Kutai Barat menuju Ujoh Bilang ibu kota Kabupaten Mahulu sepanjang 140 km sebagian besar masih berupa tanah dan bebatuan. Gubernur menargetkan ruas ini akan tersambung pada akhir 2025 atau paling lambat pertengahan 2026, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 4 triliun.

BACA JUGA: Dianggap Lebih Tahan Lama, PUPR Mahulu Pastikan Semua Jalan Dibangun dengan Sistem Rigid

Terowongan Samarinda–Selili sepanjang 690 meter juga menjadi ikon penting, sebagai proyek pertama terowongan jalan di Kalimantan. Target penyelesaiannya dipatok pada pertengahan 2025, dengan proyeksi pengurai kemacetan dan memperlancar distribusi barang dari kawasan industri ke pelabuhan.

Kewenangan Terbatas, Tanggung Jawab Luas

Salah satu hambatan besar pembangunan infrastruktur di Kaltim adalah tumpang tindih kewenangan. Infrastruktur pertanian misalnya, berada di bawah kabupaten/kota, sementara provinsi hanya memiliki wewenang supervisi dan koordinasi. Akibatnya, banyak irigasi, jalan tani, dan pasar desa terbengkalai karena keterbatasan anggaran dan SDM di level bawah.

Gubernur bahkan menyebut bahwa regulasi perlu dirombak agar provinsi bisa mengambil peran lebih aktif dalam mendanai dan membangun infrastruktur yang menyangkut kepentingan lintas wilayah.

Pemerintah Provinsi melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk dialihkan ke sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan jalan desa (Data TAPD Provinsi Kaltim 2025).

Ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan tak lagi terjebak pada megaproyek semata, melainkan diarahkan pada layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

BACA JUGA: Tak Mampu Menanjak di Jalan Rusak Jadi Penyebab Kecelakaan di Mahulu

Namun, tantangan lain muncul: transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat sering terlambat. Ini menghambat penyerapan dan perencanaan pembangunan daerah. Pada 2024, penyaluran DBH migas sempat tertunda hingga kuartal kedua, memaksa pemda menunda proyek-proyek prioritas.

Kehadiran IKN memang membuka peluang besar, tetapi jika tidak disertai pemerataan akses, maka ia bisa menciptakan “pulau modern” di tengah kesenjangan infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, dan bandara dibangun cepat di sekitar IKN, sementara banyak desa di Kutai Timur, Paser, dan Berau masih kekurangan air bersih dan listrik.

Padahal, menurut data BPS 2023, masih ada 362 desa di Kaltim yang belum memiliki akses internet stabil, dan lebih dari 120 desa belum teraliri listrik PLN secara permanen.

Infrastruktur bukan semata soal jalan mulus dan gedung megah. Ia adalah fondasi keadilan sosial. Maka, pembangunan infrastruktur harus menyentuh yang selama ini tersembunyi — masyarakat adat di hulu sungai, petani di pedalaman, hingga nelayan di pesisir.

Kaltim tak bisa dibangun dari pusat ke pinggir, tetapi dari pinggir untuk semua. Jika jalan dibuka, listrik dialirkan, dan air bersih dimasifkan — maka bukan hanya wilayah yang terhubung, tetapi harapan yang tumbuh.

Kini saatnya Kaltim menata ulang narasi pembangunannya. Bukan lagi soal sumber daya alam yang melimpah, tapi tentang kesetaraan akses, efisiensi anggaran, dan daya saing manusia. Karena sejatinya, pembangunan yang berhasil bukan yang tampak di kota, tetapi yang dirasakan hingga pelosok negeri. (*)

 

 

Sumber: