Ikhtiar Mewujudkan Kampanye Transformatif

Tahap kedua adalah pengelolaan kampanye yang dimulai dari perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dalam tahap ini, riset diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik khalayak. Sehingga perumusan pesan, aktor kampanye, saluran hingga teknis pelaksanaan kampanye dilakukan secara tepat dan sesuai. Program kampanye diarahkan untuk membekali dan memengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan khalayak. Sehingga kampanye tidak sekadar retorika hampa yang jargonistik. Tapi menggerakkan.

Terakhir, tahap evaluasi. Fase ini disebut juga tahap pasca kampanye. Dalam hal ini, evaluasi diarahkan untuk mengukur efektivitas kampanye. Dalam menghilangkan dan mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap pra kampanye.

Kampanye transformatif sesungguhnya merupakan komitmen menawarkan jalan keluar atas berbagai persoalan. Sudah sepatutnya paslon berkonsentrasi pada penyampaian program dan usaha meyakinkan publik bahwa kehadirannya sebagai penyelesai masalah. Bukan bagian dari masalah.

Misalnya, dalam hal isu lingkungan seperti banjir, degradasi hutan, kerusakan pesisir dan laut, kerusakan lahan akibat pertambangan batu bara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, udara, dan tanah, serta pengelolaan SDA yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. Soal-soal demikian sejatinya sudah diketahui akar masalah dan pemetaan dampaknya berbasis data, serta tersedia langkah pemecahan masalah yang meyakinkan.

Paslon idealnya tidak terjebak pada kepentingan sesaatnya saja: meraih kekuasaan. Kepentingan publik harus lebih ditinggikan melebihi kepentingan apa pun. Sebagai komunikator politik, tugas utama paslon melakukan pendidikan politik, menyehatkan pikiran dan meneduhkan perasaan publik. Oleh karena itu, segala bentuk kampanye yang kontraproduktif dengan nilai ideal pelaksanaan pilkada harus dieliminasi.

Di samping itu, kampanye transformatif sejatinya diwujudkan bersama. Seluruh pihak mesti berperan. Baik sebagai pribadi maupun institusi. Sehingga timbul semangat dan tanggung jawab kolektif.

Kampanye transformatif dapat pula diwujudkan dalam beberapa hal: pertama, penyelenggara pilkada dan aparat wajib tegas dan independen. Penindakan hukum tidak boleh lunak apalagi inferior menghadapi pelaku pelanggaran. Siapa pun paslon atau tim sukses yang terbukti menjadi produsen kampanye hitam atau politik transaksional wajib disanksi secara tegas.

Kedua, posisi media/lembaga penyiaran harus sesuai khitahnya. Media tidak boleh menjelma menjadi alat suksesi. Netralitas dan independensi media wajib dijunjung tinggi agar tegak di garis tak berpihak. Jika pun harus berpihak, maka keberpihakannya pada kepentingan publik. Publik berhak disuguhi informasi yang utuh dan benar mengenai track record paslon. Media wajib menjernihkan seluruh informasi pilkada yang menyesatkan.

Ketiga, publik harus peduli dan kritis. Posisi publik adalah penentu. Bukan objek dan lumbung suara di pilkada. Publik dapat menjadi simpul kritis pengawasan pilkada. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan publik akan membuat gerakan kampanye jahat menjadi sempit ruangnya. Paslon yang terbukti menggunakan kampanye hitam dan politik transaksional harus dilawan dengan 2 cara: dilaporkan dan dikampanyekan agar jangan dipilih.

Keempat, menggiatkan literasi politik. Literasi politik bukan hanya tugas partai politik. Media massa, institusi pendidikan, institusi agama, ormas/OKP, LSM dan opinion leader dapat menjalankan agenda literasi politik. Literasi politik urgen dilakukan sebagai penguatan basis pengetahuan dan kesadaran bergerak menghasilkan kampanye berkualitas.

Melalui kegiatan kampanye narasi, paslon yang efektif menanam pengaruh dan meraup simpati publik biasanya keluar sebagai pemenang. Meskipun begitu, kampanye tak melulu tentang perebutan pengaruh. Juga tidak melulu tentang menang dan kalah. Kampanye harus diwujudkan secara ideal melalui kampanye transformatif. (*Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Samarinda)

Sumber: