Menyelamatkan Indonesia dari Resesi

Imunitas yang diberikan dalam aturan tersebut tidak sesuai kaidah hukum. Pemberian imunitas kepada pejabat dalam kebijakan pemulihan ekonomi akan jauh dari pengawasan. Sebagaimana pendapat Lord Acton: kekuasaan tanpa pengawasan cenderung disalahgunakan. Potensi penyalahgunaan anggaran bisa terjadi dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Dengan dalih itikad baik. Namun terdapat tujuan keuntungan terselubung. Penegak hukum tidak boleh terhalangi dalam memeriksa indikasi penyalahgunaan anggaran kebijakan. Walapun dalih pelaku adalah itikad baik. Apabila ditemukan penyimpangan anggaran yang tidak sesuai tujuan, maka ini termasuk unsur-unsur korupsi. Hukumnya, pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Nilai fantastis anggaran yang disalurkan melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional harus diawasi. Agar sesuai prosedural. Pengawasan dalam hukum sangat penting. Agar tujuan dari hukum bisa berjalan dan menghindari penyimpangan. Bahwa pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dilakukan untuk menghindarkan penyimpangan. Agar penyerapan anggaran bisa berjalan efektif. Sesuai sektor yang ditentukan.

Selain menghindari korupsi, pengawasan juga penting dalam memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan. Serapan anggaran terjadi karena pemimpin belum aktif dalam mengawasi kinerja pejabatnya. Apabila ada pengawasan, tentu ada monitoring penggunaan anggaran hingga benar-benar sampai ke UMKM, perbankan, dan masyarakat. Tujuannya agar kebijakan PEN benar-benar bisa berjalan. Dalam memperbaiki perekonomian melalui suntikan dana dari negara. Suksesnya kebijakan pemulihan ekonomi nasional tentu akan menyelamatkan Indonesia yang sedang berada di persimpangan jurang resesi. (*Pemerhati Hukum)

Sumber: