Reses di Wilayah Kecamatan Laham, Agustinus Tului Banyak Terima Aspirasi Masyarakat, Salah Satunya Listrik

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Persoalan pembangunan infrastruktur dasar di Mahulu masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Seperti infrastruktur jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, pendidikan, kesehatan hingga air minum bersih yang sampai saat ini belum tersedia.

Persoalan tersebut kembali dikeluhkan warga saat Anggota Komisi III DPRD Mahulu, Agustinus Tului melaksanakan reses masa sidang III di wilayah Kecamatan Laham, seperti di Kampung Danum Paroy, Nyaribungan, Muara Rata dan Long Gelawang.

Dijelaskan bahwa, secara umum masyarakat di empat kampung tersebut mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah mereka.

Seperti di Kampung Nyaribungan. Kondisi pembangunan infrastruktur di kampung terjauh di Kecamatan Laham itu sungguh memprihatinkan, semua serba terbatas.

“Kampung Nyaribungan ini Kampung terjauh di Kecamatan Laham, sangat terbatas infrastruktur di sana tidak begitu memadai, jaringan listrik belum masuk, sarana telekomunikasi masih sangat terbatas,” ungkap Tului saat diwawancara, Jumat (21/11/2025).

Selain itu, masyarakat di Kampung Nyaribungan juga mengharapkan perhatian pemerintah daerah terhadap legalitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Selama ini, masyarakat setempat bekerja dalam rasa ketakutan karena dianggap aktivitas tersebut ilegal.

Karena itu, mereka mengharapkan intervensi pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas.

“Pembangunan di sana memang sangat minim. Masyarakat juga mengharapkan untuk melegalkan aktivitas tambang rakyat, sehingga tidak harus bekerja dalam rasa ketakutan,” ujarnya.

Sementara di Kampung Danum Paroy, masyarakat setempat menyampaikan aspirasi terkait minimnya perhatian pemerintah terkait pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini telah diusulkan.

Berdasarkan pengakuan masyarakat setempat, usulan mereka selama ini cenderung tidak diakomodir dalam perencanaan pembangunan, baik yang dibiayai anggaran kampung maupun APBD kabupaten.

Terkait persoalan tersebut, Politisi PDIP ini mendorong masyarakat setempat untuk dapat mengusulkan lewat anggota DPRD dari wilayah dapil tersebut, sehingga bisa diperjuangkan melalui pokok pikiran (Pokir) dewan.

“Tapi umumnya usulan mereka selama ini disampaikan melalui petinggi (kepala desa). Karena mereka (masyarakat, red) merasa bahwa selama ini usulan itu tidak begitu terakomodir. Makanya kita sarankan agar coba diusulkan melalui anggota dewan dari wilayah tersebut,” ujarnya.

Sumber: