Tekan Inflasi, Bupati Kutim Perintahkan Pendataan Integrated Farming di Sangatta

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pengembangan sektor pangan berbasis masyarakat.

Selain mendorong penerapan integrated farming atau pertanian terpadu, pemerintah juga mulai memetakan potensi produksi pangan rumah tangga sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan laju inflasi.

Langkah tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah pusat.

Menurutnya, sejumlah paparan dari kementerian dan instansi terkait menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi yang akan dijalankan.

BACA JUGA: Tak Lagi Andalkan Uang Muka, Bupati Kutim Minta Kontraktor Siapkan Modal Sendiri

“Yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah, bahwa kita sudah melihat informasi yang dipaparkan oleh kementerian dan instansi terkait. Nanti kita akan bertemu lagi pada pekan depan untuk membahas perkembangan berikutnya,” ujar Ardiansyah.

Ia mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mulai berkembangnya pola pertanian terpadu di tengah masyarakat.

Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan keluarga, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga.

“Kita sebenarnya bersyukur karena masyarakat sudah mulai bergerak dengan konsep integrated farming. Ada komunitas maupun rumah tangga yang mulai menjalankannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan ekonomi,” katanya.

BACA JUGA: Bupati Ardiansyah Tegaskan Dana RT Rp250 Juta Tetap Lanjut, Anggaran Rp400 Miliar Sudah Disiapkan

Ardiansyah menjelaskan, penerapan pertanian terpadu dilakukan dengan mengombinasikan berbagai aktivitas produksi dalam satu kawasan, seperti menanam sayuran, beternak ayam, hingga usaha pangan lainnya. Pola tersebut dinilai mampu menciptakan pemanfaatan lahan yang lebih optimal.

Ia menambahkan, gerakan tersebut juga sejalan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan, termasuk melalui Tim Penggerak PKK serta program Kampung Beragam di Kecamatan Sangatta Utara.

“Saya merasa yakin gerakan ini akan terus berkembang. Karena itu saya meminta Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian untuk menginventarisasi sejauh mana program ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Ardiansyah, pendataan tersebut penting agar pemerintah memiliki gambaran mengenai tingkat partisipasi warga sekaligus menentukan langkah pembinaan yang dibutuhkan.

Sumber: