Pembahasan APBD-P Kutim 2025 Telat, Bupati Ardiansyah Sebut karena Efisiensi

Selain efisiensi, Bupati juga menekankan bahwa pembahasan APBD-P 2025 harus dilakukan secara cermat. 

Ia tidak ingin ada program yang kemudian tidak berjalan akibat minimnya waktu pelaksanaan di sisa tahun anggaran.

BACA JUGA: Mangrove Kutim Jadi Korban Alih Fungsi, Pemkab Terganjal Kewenangan untuk Menindak

BACA JUGA: Cegah Krisis Ekologi, Pemkab Kutai Timur Rancang Aturan Perlindungan Lingkungan

“Saya berharap nanti pada saat pembahasan, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak akan terserap selama 3 atau 4 bulan ini. Jadi maksimalkan anggaran terserap dengan kegiatan yang memungkinkan,” tegasnya.

Untuk mempercepat proses, Ardiansyah sudah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) agar hadir dalam setiap sesi pembahasan bersama DPRD.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan koordinasi berjalan optimal. 

Dengan keterlibatan langsung semua pihak, diharapkan perbedaan persepsi bisa dihindari dan solusi lebih cepat ditemukan.

BACA JUGA: Anggaran Terbatas, Perayaan HUT Kutim Ke-26 Tanpa Pakai APBD

BACA JUGA: Massa di Kutim Unjuk Rasa Tuntut Keadilan atas Kasus Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan

“Saya sudah minta dibuatkan surat. Semua TAPD dan kepala Perangkat Daerah wajib hadir di tempat terkait pembahasan ini,” tegasnya.

Keterlambatan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) memang menjadi perhatian serius. 

Sebab, dokumen ini merupakan landasan utama dalam pembahasan APBD-P.

Jika pembahasan tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di akhir tahun. 

BACA JUGA: Akses CCTV Ruang Publik Kini Bisa Dipantau Masyarakat Kutai Timur

Sumber: