Pembahasan APBD-P Kutim 2025 Telat, Bupati Ardiansyah Sebut karena Efisiensi

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) masih menghadapi kendala dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025. 

Faktor utama yang disebut sebagai penyebab keterlambatan adalah efisiensi anggaran.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa penyesuaian dan efisiensi anggaran memerlukan waktu cukup panjang.

“Jadi memang terkait dengan efisiensi ini sangat menguras tenaga kita untuk menyesuaikan sehingga memakan waktu yang lama,” ucap Ardiansyah, usai menghadiri rapat paripurna, Selasa, 2 September 2025.

BACA JUGA: Ketua DPRD Kutim: Kasus RPU Jadi Tamparan Keras, Perencanaan Proyek Harus Lebih Matang

BACA JUGA: Dana Transfer Daerah 2025 di Kutim Diprediksi Capai Rp 2,2 Triliun

Menurutnya, langkah efisiensi anggaran harus diselaraskan dengan kondisi aktual daerah, sehingga pembahasan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. 

Penyesuaian ini bertujuan agar belanja daerah benar-benar efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ardiansyah menambahkan, situasi serupa tidak hanya dialami Kutim, melainkan juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi memang menjadi tantangan besar di banyak daerah.

BACA JUGA: 74 Kasus Pengidap HIV/AIDS Terjadi di Kutim, DPPKB Waspadai Penyebaran kepada Anak

BACA JUGA: Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Kutim Butuh Rp 214 Miliar

Meski begitu, Pemkab Kutim berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan. 

Ardiansyah menyebut keterlambatan bukan berarti stagnasi, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan setiap anggaran yang disahkan benar-benar realistis dan dapat terserap.

Sumber: