Pemkab Kukar Dorong Keterlibatan Swasta untuk Percepat Penanganan Karhutla

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM— Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat koordinasi dengan pihak swasta untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) kedua penanganan karhutla yang digelar pada Selasa, 1 September 2026.

Menurutnya, pada rakor pertama pemerintah daerah telah memetakan sejumlah kebutuhan mendesak tim di lapangan, terutama terkait makanan dan logistik bahan bakar minyak (BBM).

Intervensi terhadap kebutuhan tersebut, lanjut dia, turut membantu mempercepat proses pemadaman titik api di sejumlah wilayah Kukar.

BACA JUGA: Pemkab Kukar Perkuat Mitigasi Karhutla, 15 Kecamatan Masuk Wilayah Terdampak

Aulia mengapresiasi kerja sama berbagai unsur, mulai dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), BPBD, TNI, Polri, relawan, hingga perusahaan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

Ia menyebut pola penanganan cepat mulai terbentuk. Setiap muncul titik api, petugas diharapkan dapat segera bergerak sebelum kebakaran meluas. “Ketika muncul titik api tidak perlu besar, itu langsung bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Dalam rakor kedua, Pemkab Kukar secara khusus mengundang badan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut.

Perusahaan-perusahaan itu kemudian dipetakan berdasarkan kecamatan, termasuk sumber daya yang dapat dikerahkan untuk membantu penanganan karhutla.

BACA JUGA: Dukung Penanganan Karhutla Maksimal, Pemkab Kukar Siapkan Anggaran Operasional

Aulia mencontohkan, pemerintah akan memetakan jumlah mobil tangki, kebutuhan logistik, serta sumber daya lain yang dimiliki perusahaan di setiap kecamatan.

“Ini yang coba kita elaborasi dan kita kolaborasikan, sehingga ketika terjadi titik api di suatu tempat, maka tim tanggap cepat kita bisa bergerak ke sana,” katanya.

Menurut Aulia, selama ini sejumlah perusahaan sebenarnya telah aktif dan memiliki sumber daya untuk membantu pemadaman. Namun, sumber daya tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan jejaring penanganan yang dibangun pemerintah daerah.

Dengan pola tersebut, ketika muncul titik api, sumber daya milik pemerintah, perusahaan, dan unsur terkait lainnya dapat langsung diarahkan ke lokasi kebakaran.

Sumber: