Proyek Durian DLH Kubar Bermasalah, Aheng: Jangan Tutupi dengan Alasan Swakelola

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Proyek penanaman durian milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat tahun anggaran 2024 kembali menuai sorotan.

Proyek yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) itu disebut gagal dan meninggalkan konflik lahan.

Meski Kepala DLH Kubar, Ali Sadikin sudah memberi klarifikasi ke sejumlah media, seorang pemilik lahan bernama Aheng dengan tegas membantah penjelasan tersebut.

Aheng menilai, proyek senilai hampir Rp3 miliar itu sejak awal tidak transparan.

Alasan DLH bahwa kegiatan dijalankan secara swakelola oleh kelompok tani, menurutnya, hanya tameng untuk menutupi persoalan yang lebih besar.

“Kalau itu hoaks, kenapa Kadis DLH takut bertemu media lain secara terbuka? Itu berarti memang ada permainan. Jangan lempar tanggung jawab ke kelompok tani semata,” ujar Aheng kepada Nomorsatukaltim, Sabtu (16/8/2025).

BACA JUGA : Revisi Perda Pajak Kubar Ramai Diperdebatkan, DPRD Pastikan Warga Tak Terbebani

Menurut Aheng, salah satu titik rawan dalam proyek ini adalah kelompok tani yang dijadikan pelaksana.

DLH menyebut ada tiga kelompok tani yang terlibat, yakni Kader Lingkungan, Siram Sejahtera, dan Jaya Raya, namun faktanya masih menyisakan tanda tanya besar.

“Coba cek legalitasnya dulu. Bisa tidak dua kelompok tani binaan DLH punya ketua yang sama? Itu jelas tidak masuk akal. Dari situ saja sudah terlihat ada rekayasa,” tegas Aheng.

Ia menambahkan, sejak Desember 2024 DLH berulang kali beralasan bahwa proyek masih dalam proses audit.

Namun, anehnya kegiatan tetap berjalan, padahal lokasi yang dipermasalahkan sudah jelas bermasalah dari sisi kepemilikan lahan.

BACA JUGA : Pemkab dan DPRD Kutai Barat Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden pada HUT ke-80 RI

“Kalau benar bermasalah, tidak mungkin dilanjutkan. Tapi yang terjadi mereka malah alihkan bikin kebun baru, walau fiktif, supaya anggaran bisa dicairkan. Sisa dana hampir Rp2 miliar itu ke mana?,” tanyanya.

Sumber: