Kebijakan Fiskal Presisi Jadi Fokus Kutai Barat di APBD Perubahan 2025

BACA JUGA : Air Asia Terbang Perdana ke Berau, Bawa Misi Promosi Pariwisata

Selain itu, pemerintah daerah menargetkan hilirisasi produk unggulan, penguatan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan.

“Semua program tersebut dirancang untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Nanang mengakui, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya keterbatasan anggaran, tetapi juga kecepatan adaptasi kebijakan di tengah perubahan ekonomi global.

Fluktuasi harga komoditas unggulan dan perubahan kebijakan dana transfer dari pusat sering kali menuntut penyesuaian cepat terhadap rencana belanja daerah.

“Kebijakan fiskal yang presisi menjadi kunci. Kita perlu mengantisipasi risiko-risiko yang ada, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru,” kata Nanang.

BACA JUGA : Pemkab Kutim Bersiap Melakukan Penyegaran, 10 Kepala Dinas Purna Tugas Akhir 2025

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bergantung pada rencana yang kaku.

Diperlukan fleksibilitas dan kelincahan untuk menyesuaikan kebijakan agar program pembangunan tetap relevan dengan situasi terkini.

Nanang berharap proses pembahasan dapat berlangsung konstruktif, efektif, dan tepat waktu. 

“Semakin cepat disepakati, semakin cepat pula APBD Perubahan 2025 bisa dilaksanakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha.

BACA JUGA : Dishub Kaltim Bantah Kurang Tegas, Sebut Evaluasi Tarif Transportasi Online Masih Berjalan

“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Hanya dengan bekerja bersama, kita dapat memastikan anggaran benar-benar memberi dampak positif bagi daerah,” pungkasnya.

Sumber: