Ketua DPRD Sebut Ada 5 Proyek Raksasa APBD Kubar Jadi Temuan BPK, Desak Pemkab Serius Tindak Lanjuti

“Kalau temuan BPK pasti banyak di OPD Kubar. Tapi yang menjadi perhatian kita ya itu, lima proyek berskala besar. Semoga permasalahan ini segera tuntas, kasihan mereka (OPD),” tambahnya.

Munculnya temuan pada proyek-proyek besar ini menjadi pertanyaan besar di tengah janji transparansi dan efisiensi birokrasi yang selama ini digembar-gemborkan oleh eksekutif.

BACA JUGA: Membedah Proyek Konstruksi dan Konsultansi Kutai Barat 2025: Siapa Dapat Apa dan Berapa Nilainya?

BACA JUGA: RPJMD Kutai Barat Disetujui, DPRD Soroti SiLPA dan BUMD Tidak Produktif

Ridwai tidak menyebut secara gamblang bentuk permasalahan dalam proyek-proyek tersebut, namun potensi kerugian negara sudah cukup untuk membuatnya berada di bawah pengawasan ketat BPK dan DPRD.

Dalam struktur APBD Kutai Barat 2024 yang bernilai lebih dari Rp2 triliun, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas.

Tak heran jika proyek berskala besar seperti jalan, gedung, maupun fasilitas publik lain menjadi bagian yang sangat strategis.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan penyimpangan, maka bukan hanya menyangkut uang negara, tetapi juga kredibilitas pemkab di hadapan publik.

BACA JUGA: Warga Intu Lingau Gelar Aksi di DPRD Kubar, Tuntut Pengembalian Tanah hingga Realisasi Plasma Sawit

BACA JUGA: Kapolres Kutai Barat Tegaskan Komitmen Awasi Tambang Ilegal: Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Menurut Ridwai, keterlambatan menindaklanjuti temuan bisa memperburuk situasi dan merugikan OPD bersangkutan secara personal dan kelembagaan.

Oleh karena itu, ia mendesak agar kepala OPD segera merespons dan berkoordinasi aktif dengan BPK maupun Inspektorat.

“Kita di DPRD hanya mengingatkan, jangan menunggu waktu habis baru panik. Ini soal tanggung jawab terhadap anggaran publik,” ujarnya.

Di sisi lain, publik pun menanti transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Tak cukup hanya menyebut ada temuan, masyarakat ingin mengetahui sejauh mana permasalahan ini merugikan keuangan negara, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana langkah konkret penyelesaiannya.

BACA JUGA: Ekonom Unmul Inginkan Pemilihan Direksi Perusda yang Transparan

Sumber: