DPRD Kaltim Ingatkan Risiko Penyelewengan MBG, Tekankan Pengawasan dan Pemerataan Program
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis.-Mayang Sari-Disway Kaltim
Lebih lanjut, Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam pelaksanaan MBG.
Dia menilai tidak semua daerah memiliki kondisi yang sama, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan gizi masyarakat setempat.
"Menurut saya tergantung wilayah. Kalau di suatu daerah anak-anaknya sudah cukup gizinya, mungkin tidak perlu terlalu difokuskan di sana. Tapi di daerah yang masih banyak kekurangan gizi, itu yang harus diprioritaskan," jelasnya.
BACA JUGA:Posko Pengaduan THR Kota Bontang Berakhir, Hanya Satu Laporan yang Masuk
Ia menambahkan, prinsip keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu berarti pembagian merata, melainkan distribusi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Adil itu bukan berarti semua dapat sama. Tapi sesuai kebutuhan. Itu yang penting, pemerataan," ucapnya.
Terkait perbandingan antara program makan gratis dan pendidikan gratis, Ananda menilai keduanya memiliki peran penting dan tidak bisa dipisahkan.
"Pendidikan gratis penting untuk membuka akses. Makan bergizi juga penting supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Jadi dua-duanya penting, tinggal bagaimana pengaturannya," sebutnya.
Dalam pelaksanaan MBG, Ananda juga menyinggung potensi permainan dalam pengadaan maupun distribusi, termasuk pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ia mengingatkan agar seluruh pihak bekerja secara profesional dan transparan.
"Memang harus diawasi. Jangan sampai ada yang bermain, apalagi anggarannya besar. Semua harus sesuai standar, jangan dikurangi kualitas atau porsinya," tegasnya.
Meski DPRD belum secara resmi dilibatkan dalam sistem pengawasan program tersebut, Ananda mengaku telah melakukan pemantauan langsung di lapangan secara mandiri.
"Saya sudah beberapa kali turun. Ada yang bagus, saya akui. Bahkan ada anak-anak yang sudah cocok dengan menunya. Tapi ada juga yang masih kurang, jadi memang bervariasi," ungkapnya.
Ia menilai keterlibatan DPRD dalam pengawasan perlu diperkuat ke depan agar kontrol terhadap program semakin optimal.
BACA JUGA:Pria di Samarinda Nekat Cabuli Bocah Laki-Laki di Toilet TK, Modus Iming-Iming Uang Rp20 Ribu
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
