DPRD Kaltim Minta Pola Distribusi Pupuk Dibenahi, Libatkan BUMDes untuk Awasi dari Desa

Selain itu, pengawasan dapat dilakukan lebih mudah karena pemerintah desa bisa memantau langsung kebutuhan petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

BACA JUGA:Pameran Luar Daerah Menjadi Ruang yang Efektif untuk Perkenalkan Produk Unggulan Berau

"Pengawasan di tingkat desa lebih efektif karena petaninya jelas, lokasinya jelas, dan mekanisme distribusinya bisa diawasi masyarakat sendiri," paparnya.

Komisi II DPRD Kaltim menilai penguatan BUMDes juga dapat menekan praktik penyelewengan, seperti penjualan pupuk bersubsidi kepada pihak non-petani atau ke luar daerah.

Namun, implementasi skema ini harus disertai pendampingan intensif agar BUMDes siap secara administrasi maupun keuangan.

"Pemerintah kabupaten dan provinsi harus mendampingi mulai dari perizinan, sistem pencatatan, hingga pelatihan pengelolaan stok," ucapnya.

DPRD Kaltim juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMDes dan kios pupuk yang sudah lama beroperasi.

BACA JUGA:Kejelasan Status Lahan Hambat Realisasi Cetak Sawah di Kaltim, Swasembada Beras Terancam

Menurut Guntur, pola ideal adalah BUMDes mengambil porsi distribusi tingkat desa, sementara kios tetap menjalankan fungsi sebagai distributor kecamatan.

"Kita tidak ingin ada resistensi. Kolaborasi BUMDes di desa dan kios di kecamatan jauh lebih realistis," kata dia.

Ia menegaskan bahwa penguatan BUMDes dalam distribusi pupuk berkaitan erat dengan target swasembada pangan Kaltim tahun 2026.

Menurutnya, seluruh program peningkatan produksi tidak akan berjalan optimal jika akses pupuk masih bermasalah.

"Lahan sudah disiapkan, cetak sawah berjalan, modernisasi digalakkan. Tapi kalau pupuk masih langka, target produksi tetap sulit tercapai. Jadi penguatan BUMDes harus masuk dalam kebijakan pangan daerah," tegas Guntur.

BACA JUGA:Hasil Drawing Piala Dunia 2026: Tak Ada Grup Neraka, Ini Rincian Lengkapnya

Salah satu persoalan lain yang turut disorot Guntur adalah masih ditemukannya pedagang yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sumber: