Program Transmigrasi Kaltim 2025 Dikebut, Anggaran Rp 7 Miliar Difokuskan untuk HPL dan Fasilitas Dasar Warga
Salah satu contoh perumahan bagi transmigran yang disiapkan pemerintah.-Antara-
Kawasan Maloi memiliki luas sekitar 200 hektar, namun belum diisi transmigran, sementara Kerang kini menjadi prioritas pengisian tahun ini.
"Ada juga kawasan transmigrasi Maloi, cukup luas, tapi belum diisi. Kalau nanti jalannya sudah bagus dan sarana pendukungnya siap, kawasan itu akan diisi," ungkapnya.
Untuk Kerang difokuskan kegiatan pertanian, sementara Maloi diarahkan mendukung kawasan ekonomi Palu.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penempatan 50 kepala keluarga (KK) baru di Kerang, sebagai bagian dari rencana total 200 KK yang akan mengisi kawasan itu.
Rozani menegaskan, seleksi calon transmigran dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan prioritas warga lokal untuk menghindari konflik sosial.
"Sementara direkrut dari warga sekitar dulu. Mudah-mudahan usulan pemerintah kabupaten yang dari warga lokal bisa diterima. Supaya tidak timbul konflik horizontal,"terang Rozani.
Menurutnya, pendekatan ini penting karena banyak kawasan transmigrasi yang secara historis telah dikenal masyarakat sekitar.
"Kadang ada yang mengaku-ngaku dulu membuka lahan. Jadi kita harus hati-hati."
"Penempatan transmigrasi tidak bisa langsung diisi begitu saja. Harus disiapkan rumah, fasilitas, dan tentu anggarannya," imbuhnya.
Kendati demikian, Rozani mengakui pelaksanaan sejumlah kegiatan baru bisa dimulai pada triwulan IV tahun ini karena dokumen Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar pelaksanaan baru terbit pada Agustus 2025.
Kondisi ini membuat daerah harus menunggu kejelasan dari pusat sebelum anggaran bisa dijalankan.
Sementara itu, dana dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mengalami penyesuaian di seluruh Indonesia.
Tahun ini, sebagian besar kegiatan yang bersumber dari dana tersebut tidak dijalankan karena efisiensi nasional.
"Dana dekonsentrasi memang tidak dibelanjakan tahun ini, bukan hanya di Kaltim, tapi di seluruh Indonesia. Tapi untuk yang dari APBD, kita tetap optimalkan melalui pergeseran antarprogram sesuai kebutuhan," terang Rozani.
Selain mengawal transmigrasi, Rozani menyebut Disnakertrans Kaltim juga aktif dalam forum nasional transformasi energi dan tenaga kerja hijau.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
