Seno Aji Tegaskan Efisiensi APBD 2026 Tak Akan Pangkas TPP Guru

"Kami akan diskusikan dulu dengan Pak Gubernur dan Bu Sekda supaya TPP guru ini tidak menjadi masalah. Harus tetap aman,” ujarnya.

Seno juga menyinggung soal penyesuaian TPP yang sempat mengalami kenaikan di era Gubernur sebelumnya. Menurutnya, semua akan dikaji ulang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BACA JUGA: Bupati Kutim Sebut Dampak Pemotongan DBH Sangat Mengerikan bagi Daerah

BACA JUGA: Kaltim Minus Rp14 T, Menkeu Purbaya Janji Kembalikan Dana Bagi Hasil ke Daerah

"Dulu sempat ada kenaikan, misalnya Sekda dari Rp60 juta jadi Rp90 juta. Nah, itu yang mungkin nanti akan dievaluasi. Tapi bukan berarti kita potong semua, tetap akan proporsional," ujarnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Seno, menargetkan kebijakan efisiensi ini dapat selesai dikaji sebelum pembahasan APBD 2026 rampung. 

Ia menegaskan, prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap tenaga pendidik akan tetap menjadi pegangan.

"Kita ingin efisiensi tapi tidak mengorbankan kepentingan dasar masyarakat, terutama pendidikan," pungkas Seno Aji.

BACA JUGA: Dirikan 165 Sekolah Rakyat, Pemerintah Ingin Hidupkan Harapan Baru bagi Anak Tak Mampu

BACA JUGA: Dana Transfer Pusat ke Kaltim Tahun 2026 Hanya Rp2,49 Triliun, Pemprov Siapkan Langkah Efisiensi

Kebijakan efisiensi belanja pegawai ini diharapkan bisa membantu menyeimbangkan keuangan daerah tanpa mengganggu program prioritas pembangunan manusia. 

Seno menutup dengan pesan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan membabi buta, melainkan upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, pada tahun 2025, insentif untuk guru swasta jenjang SMA/SMK/MA di Kaltim dinaikkan dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per bulan. Kenaikan ini dicairkan per triwulan pertama. 

Media ini mencoba untuk menghubungi Disdikbud Kaltim untuk mengetahui data-data besaran TPP guru pada tahun 2025. Namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan respons.

Sumber: