Seleksi Administrasi Direksi Perusda Kaltim, Pokja 30 Soroti Minimnya Transparansi hingga Kandidat Bermasalah

BACA JUGA:Malam Ini KPU Tetapkan Paslon Angela-Suhuk Sebagai Pemenang PSU Pilkada Mahulu

Buyung juga menilai banyak nama yang lolos seleksi bukan berasal dari kalangan profesional.

Melainkan sekadar pencari kerja yang kerap mendaftar di lembaga-lembaga seperti KPU dan KPI.

Ia bahkan mencurigai adanya konflik kepentingan dalam tim seleksi yang dianggap tidak independen dan cenderung berpihak kepada kelompok tertentu.

“Patut saya curigai, timsel dan para kandidat ini bisa bermain. Ini dipertanyakan. Timselnya saja tidak terbuka, tidak ada terlibat masyarakat sipil,” tegas Buyung.

Lebih lanjut, ia mengkritik besarnya gaji yang diterima oleh para direksi perusda. Sementara kinerja dan keuntungan yang dihasilkan tidak jelas.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Kaltim Ungkap 2 Faktor Penghambat Kinerja Perusda

Ia menyebut sejumlah perusda belum pernah diaudit secara menyeluruh maupun memberikan keterbukaan informasi kepada publik.

“Itu bukan lahan bahasa, banjir. Itu ada 10% keuntungan yang akan lewat tadi berapa sih gaji yang ada di MMPKT? Berapa gaji yang ada di MBS? Tidak menguntungkan, ngapain digaji besar? Enggak kerja, ngabisin uang, ya percuma dong,” katanya.

Ia pun mengingatkan agar penyertaan modal dari APBD ke perusda dievaluasi secara ketat. Jika tidak memberikan keuntungan bagi daerah, maka sebaiknya dibubarkan.

BACA JUGA:Pokja 30: Perusda Kaltim Gagal Berikan Kontribusi untuk Daerah

“Jangan sampai penyertaan modal itu menguras APBD kita. Kalau tidak ada untungnya, merugikan, perusda ini bubarin saja,” pungkasnya.

Media ini pun mencoba menghubungi Kepala Biro Ekonomi Pemprov Kaltim Iwan, namun baik telepon hingga pesan whatssapp tidak digubris.

 

Sumber: