Pemberantasan Korupsi di Kaltara Raih Capaian Tertinggi

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie. (dok. Infopubdok Kaltara)

Kaltara, DiswayKaltim.com - Kalimantan Utara berhasil mencetak prestasi membanggakan. Terkait komitmen dan konsistensi memberantas korupsi.

Buktinya, sesuai pantauan hasil evaluasi berkala yang terintegrasi nasional, melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi Suvervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Di website korsupgah.kpk.go.id, per 30 Oktober 2019.

Mencatat, perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pemerintah Pemprov Kalimantan Utara adalah 87 persen. Capaian ini membawa Kaltara berada pada zona hijau (75-100 persen).

Secara agregat berhasil menempatkan Provinsi Kaltara pada urutan ke-4 tertinggi dari 542 pemerintah daerah se-Indonesia. Sekaligus satu-satunya provinsi dengan capaian tertinggi.

Sedangkan untuk agregasi secara simultan pemerintah provinsi, maka Provinsi Kaltara berhasil meraih urutan ke-3 nasional.

MCP sendiri, aplikasi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai ujung tombak program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Yakni sebagai wadah pelaporan Korsupgah dengan 7 sektor. Yaitu penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Lalu manajemen Aparatur Sipil Negara, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.

"Saya juga mendapat laporan progres terbaru Renaksi oleh Korsupgah KPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltara. Alhamdulillah, ini patut diapresiasi. Dinas PMPTSP Kaltara adalah satu-satunya PTSP Provinsi se Indonesia yang area intervensinya sudah bernilai 100%," ujar Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Bahkan, untuk PTSP Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kaltara berada di peringkat 4. Setelah PTSP Kota Bogor, Kabupaten Seruyan dan PTSP Kota Depok.

Tak hanya itu. Sesuai hasil penilaian PTSP Prima oleh Kemendagri tahun 2018, posisi PTSP Provinsi Kaltara berada dalam 24 PTSP yang sudah masuk kategori Prima. Dari seluruh PTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia.

"Karena itu, tahun 2019 kita mendorong agar seluruh PTSP se-Kaltara bisa masuk kategori Prima. Sehingga bisa menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang semua PTSP nya Prima," papar Irianto.

Sejauh ini, lanjut Irianto, hasil asistensi dan supervisi oleh Kemendagri per tanggal 17 Oktober 2019, posisi PTSP Kaltara tetap masuk kategori Prima.

"Yang diikuti PTSP Bulungan, Tarakan, Malinau. Nudah-mudahan juga diikuti PTSP Nunukan dan PTSP Kabupaten Tidung, yang masih dalam proses melengkapi dokumen dan pelaporan," jelas Irianto.

Ia melanjutkan. "Atas capaian ini, saya berharap untuk terus dipertahankan. Bahkan semakin ditingkatkan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kita mewujudkan pemerintahan yang bersih."

"Sekaligus menunjukkan integritas pemimpin yang harus kuat. Sehingga makin menutup celah korupsi," tegasnya. (infopubdok/rap)

Sumber: