PBB Samarinda Cuma Naik 25 Persen, Sudah Berlaku Sejak Awal Tahun

Untuk tahun berjalan, Pemkot Samarinda menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp110 miliar.

Hingga Juli 2025, realisasi penerimaan dari pokok pajak tercatat Rp53,2 miliar, sedangkan total termasuk denda mencapai Rp54,7 miliar.

BACA JUGA:Tarif PBB Terendah di Paser Naik Menjadi Rp12 Ribu Mulai Tahun Ini

Sementara hingga 27 Agustus 2025, penerimaan PBB dari pokok pajak sudah menembus Rp75 miliar. Angka ini cukup signifikan dan mendekati target tahunan.

Fitria optimistis target tersebut bisa tercapai meskipun pemerintah menghapus denda keterlambatan.

"Kalau tahun lalu realisasi bisa tembus Rp111 miliar, termasuk denda. Tahun ini karena dendanya dihapus, maka penerimaan benar-benar dari pokok PBB. Harapannya masyarakat semakin sadar membayar tepat waktu," katanya.

Menurut Fitria, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan masyarakat.

"Pembatasan 25 persen ini penting. Pemerintah ingin pendapatan daerah naik, tapi warga juga tidak terbebani. Jadi semua tetap dalam kondisi wajar," ujarnya.

Fitria menekankan, PBB berperan penting bagi pembangunan kota. Dana yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.

BACA JUGA:Wakil Wali Kota Balikpapan Tegaskan Penundaan Kenaikan PBB 2025 Sudah Sesuai Prosedur

"Kalau masyarakat patuh, maka program pembangunan bisa berjalan lebih baik,"ujarnya.

Bapenda Samarinda juga terus melakukan sosialisasi ke tingkat kelurahan dan RT. Edukasi dilakukan melalui media sosial, brosur, hingga tatap muka.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa kebijakan ini bukan mendadak, dan bukan karena kasus di daerah lain. Semua sudah direncanakan sejak awal tahun dan disosialisasikan," tutur Fitria.

Ia menambahkan, penerimaan PBB seharusnya tidak dilihat semata sebagaik ewajiban. Tetapi juga sebagai bentuk gotong royong membangun kota.

"Semua warga berkontribusi, nanti manfaatnya kembali ke masyarakat (juga,red,)," pungkasnya.

Sumber: