Tiga Daerah di Kaltim Sepakati Strategi Pengendalian Inflasi Terpadu

Kedua, penyelarasan dan penetapan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2025 hingga 2027 yang akan menjadi pedoman kegiatan pengendalian harga secara terstruktur.

BACA JUGA : Produk Pertanian Kutim Curi Perhatian di PEDA KTNA XI Kaltim, Ada Pisang Kepok Grecek dan Jahe Merah Bajakah

Ketiga, evaluasi realisasi komitmen kerja sama antar daerah yang telah disepakati pada periode April lalu, sebagai upaya memastikan keberlanjutan program distribusi komoditas pokok.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo dalam kesempatan tersebut menekankan perlunya sinergi konkret, terutama karena pemenuhan kebutuhan pangan di Balikpapan sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Ia menilai ketergantungan ini membuat harga lebih rentan naik saat terjadi gangguan distribusi, misalnya akibat cuaca ekstrem atau hambatan logistik.

"Kalau distribusi terlambat, harga pangan cepat sekali merespons naik. Ini yang perlu kita jaga dengan kerja sama lintas wilayah," tekan Bagus.

BACA JUGA : Dukung Pemekaran Kutai Utara, Mahyunadi Akan Konsolidasikan Tim

Salah satu upaya antisipasi yaitu dengan memperkuat peran perusahaan daerah sebagai penyedia dan penyalur komoditas strategis.

Tercatat progres kerja sama Perumda di Balikpapan dan Paser terkait distribusi telur konsumsi, termasuk pembahasan skema harga yang berbasis harga pokok produksi.

Kemudian, Perumda Manuntung Sukses di Balikpapan sedang dalam tahap finalisasi penyediaan layanan logistik guna mendukung kelancaran distribusi pasokan.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Waris Muin, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok, apalagi pada periode musim hujan dan saat cuaca tidak menentu.

“Kita perlu memastikan pasokan data yang akurat, distribusi yang tidak terhambat, serta kebijakan lintas sektor yang terintegrasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Paser, Adi Maulana, memaparkan rencana pembangunan pusat penelitian dan pengembangan pertanian pangan. 

Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian pasokan bibit unggul dan mengurangi ketergantungan distribusi dari luar daerah.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah menyiapkan lahan seluas 100 hektar dan menargetkan finalisasi kebijakan dalam enam bulan mendatang.

Sumber: