Apindo Kaltim Sebut Kesejahteraan Buruh, Butuh Ekosistem Usaha yang Sehat dan Berkelanjutan
Ketua Apindo Kaltim, Abriantinus.-(Foto/Dok. Apindo)-
Dalam konteks praktik outsourcing, APINDO tidak secara langsung menyebut bentuk dukungan atau penolakan.
Namun, ia menekankan pentingnya dialog sosial yang konstruktif dalam menyikapi dinamika ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Prabowo Dukung Penghapusan Outsourcing, Wamenaker Sebut Perlu Kajian Teknis
BACA JUGA: Kerap Terima Aduan, Disnakertrans PPU Sebut Perusahaan Outsourcing Rawan Langgar Bayar THR
Termasuk, perlunya pemerintah menciptakan kerangka kebijakan yang adil bagi kedua belah pihak.
APINDO juga menyatakan kesiapannya berperan aktif dalam Satuan Tugas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibentuk oleh pemerintah.
Ia berharap, inisiatif lintas sektor ini dapat memperkuat ekosistem ketenagakerjaan serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan global.
"Dampak perang tarif perdagangan dan tekanan terhadap sektor padat karya menjadi pengingat bahwa kita perlu merancang agenda ketenagakerjaan yang strategis dan terintegrasi," jelas Abriantinus.
BACA JUGA: Puluhan Guru di PPU Pensiun Tahun Ini, Diganti Rekrutmen Outsourcing?
BACA JUGA: Pemerintah Pangkas Ekspor Gas, Antisipasi Defisit Pasokan Nasional 2025–2035
Sebagai bagian dari solusi terhadap persoalan ketenagakerjaan, APINDO Kaltim mendorong sejumlah langkah.
Pertama, menjaga kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat.
Kedua, mendorong formulasi kenaikan upah minimum yang proporsional.
Ketiga, memberi insentif bagi industri padat karya.
BACA JUGA: Pemerintah Bantah Anggapan Kenaikan Harga Emas Sinyal Kekhawatiran Ekonomi Nasional
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
