Rakernas AMAN VIII Soroti Krisis Wilayah Adat dan Tuntutan Pengesahan UU Masyarakat Adat

BACA JUGA: Masyarakat Adat Mului (Bagian 3): Kabar Bahagia untuk Sang Ibu Kehidupan

Di Muara Kate, 2 orang masyarakat adat menjadi korban kekerasan fisik saat memprotes aktivitas truk tambang milik PT Mantimin Coal Mining (MCM). Salah satu korban meninggal dunia akibat luka di leher. 

Di Sepaku, komunitas Suku Balik terdesak oleh pengembangan wilayah IKN. 

Sementara di Paser, kawasan hutan mangrove milik komunitas adat Rangan mengalami pengurukan untuk keperluan pembangunan stockpile batubara. 

Kemudian di Kedang Ipil sendiri, warga mempertahankan hutan adat dari ekspansi sawit yang semakin agresif.

BACA JUGA: Pemkab Berau Beri Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Rukka juga menyinggung dampak kebijakan nasional seperti penetapan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN), revisi Undang-Undang TNI, serta sejumlah regulasi lain seperti UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba, UU Konservasi, dan kebijakan nilai ekonomi karbon. 

Menurutnya, aturan-aturan tersebut memperbesar risiko kehilangan wilayah adat dan memperlemah posisi masyarakat adat dalam menghadapi ekspansi industri.

"Konstitusi sudah mengakui hak-hak Masyarakat Adat, namun belum ada pengaturan yang utuh. Regulasi yang ada tersebar di berbagai undang-undang yang tidak saling terhubung," ungkap Rukka.

Ia juga menerangkan, perampasan wilayah adat yang sah secara hukum belum tentu memiliki legitimasi di mata komunitas. 

BACA JUGA: JDIH Kukar Gelar Seminar Bahas Perlindungan Masyarakat Adat di Era Pembangunan IKN

"Legal, but not legitimate," imbuhnya.

Rukka menerangkan bahwa praktik kriminalisasi terhadap pembela hak adat masih terus terjadi. 

Ia menegaskan pentingnya resiliensi komunitas dalam menghadapi situasi ini. 

"Resiliensi bukan sekadar bertahan, tapi bangkit dari trauma dengan kesadaran politik, sejarah, dan spiritualitas," tegasnya.

Sumber: