Bankaltimtara

Kontroversi Parkir VIP Rp 35 Ribu di Bandara Kalimarau, Begini Penjelasan Pengelola dan Pemda

Kontroversi Parkir VIP Rp 35 Ribu di Bandara Kalimarau, Begini Penjelasan Pengelola dan Pemda

Parkiran Bandara Kalimarau.-Azwini-Disway Kaltim

BERAU, NOMORSATUKALTIM Penerapan tarif parkir VIP di Bandara Kalimarau sebesar Rp35 ribu untuk dua jam pertama menuai sorotan publik.

Kebijakan yang berlaku sejak Desember 2024 itu dinilai memberatkan karena tarifnya cukup tinggi untuk area drop zone di pintu keberangkatan dan kedatangan.

Polemik ini akhirnya mendapat penjelasan dari pihak pengelola bandara.

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I Kalimarau, Patah Atabri, menegaskan kebijakan tersebut bukan semata untuk keuntungan bandara, melainkan bagian dari mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengelola pendapatan secara mandiri.

BACA JUGA:Terungkap, Siswi SMK 3 Balikpapan yang Videonya Viral Sebenarnya Tumbang karena Kelelahan Bantu Teman

Menurutnya, BLU dituntut mencari sumber pembiayaan sendiri untuk menopang operasional dan kesejahteraan pegawai tanpa bergantung penuh pada anggaran negara.

“Karena status kami BLU, berarti harus mencari pundi-pundi pendapatan sendiri. Kami tidak bergantung pada APBN. Jadi pendapatan dari parkir, termasuk VIP, digunakan untuk biaya operasional dan tunjangan karyawan,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Patah juga menekankan bahwa pungutan parkir di bandara bukan sepenuhnya untuk kebutuhan BLU.

Sebagian pendapatan, tepatnya 10 persen, wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pajak.

“Ini bukan hanya untuk BLU. Ada kewajiban 10 persen ke Pemda, dan itu bisa dicek. Semua pembayaran lewat QRIS, jadi akuntabel dan tidak ada potensi manipulasi,” ujarnya.

BACA JUGA: Nonsense Project Turunkan 26 Unit Mobil di Autoride Modified Balikpapan

Ia menambahkan, penerapan sistem non-tunai melalui QRIS maupun Tapcash juga dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan.

Meski begitu, diakuinya masih ada pengguna jasa yang memilih parkir di luar bandara karena enggan beralih ke metode pembayaran digital.

“Kalau di kota besar, semua sudah terbiasa dengan QRIS. Justru ini cara kami memastikan transparansi. Harapannya masyarakat di Berau juga bisa memahami dan mendukung,” katanya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait