DPRD Balikpapan Ingatkan Pengawasan Risiko Ekploitasi Anak di Daycare

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Menjamurnya daycare di Balikpapan mulai memunculkan kekhawatiran baru. 

Di tengah meningkatnya kebutuhan tempat penitipan anak bagi keluarga pekerja, DPRD Balikpapan menilai pengawasan terhadap daycare tidak hanya pada urusan izin usaha semata. 

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyoroti potensi kelalaian hingga eksploitasi anak apabila pertumbuhan daycare tidak diiringi standar pengawasan dan kualitas pengasuhan yang ketat. 

Kekhawatiran itu mencuat setelah sejumlah kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare ramai menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu terakhir. 

BACA JUGA:Tinjau Asrama Haji Balikpapan, Menhaj Minta Tak Ada Jemaah Terabaikan

"Balikpapan ini kota yang aktivitas kerjanya tinggi. Banyak orang tua akhirnya menitipkan anaknya di daycare karena sama-sama bekerja. Situasi ini harus ditangkap serius oleh pemerintah," kata Iwan saat diwawancara langsung, pada Senin  11 Mei 2026. 

Iwan mengungkapkan, persoalan daycare bukan lagi sekadar layanan penitipan anak, melainkan menyangkut perlindungan anak usia dini yang berada pada fase paling rentan dalam tumbuh kembangnya. 

Ia menilai ada kecenderungan sebagian pengelola daycare terlalu berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kapasitas layanan dan kualitas pengawasan terhadap anak. 

"Ada yang terlalu mengejar keuntungan besar, akhirnya pelayanannya tidak maksimal. Di situlah muncul kelalaian, kecerobohan, bahkan potensi eksploitasi dalam tanda kutip," sambungnya. 

BACA JUGA:Nobar Film 'Pesta Babi' di Balikpapan Dihadiri Puluhan Anak Muda

Ia juga menegaskan anak usia _golden age_ membutuhkan perhatian dan pendampingan penuh, sehingga pola pengawasan di daycare tidak bisa disamakan dengan sekolah formal. 

BACA JUGA:Jelang Iduladha 2026, DKP3 Balikpapan Perketat Pengawasan Jalur Masuk Hewan Kurban dari Luar Daerah

"Anak-anak usia dini ini butuh bonding yang kuat, pengawasan yang serius, dan perhatian penuh. Mereka bukan sekadar dititipkan," tekannya. 

Oleh sebab itu, DPRD mendorong pemerintah kota memperjelas standar operasional daycare, mulai dari sistem keamanan hingga kompetensi pengasuh. Salah satu yang disorot yakni kewajiban pemasangan CCTV di seluruh ruangan daycare agar aktivitas pengasuhan dapat diawasi. 

Sumber: