Serapan Anggaran Baru 60 Persen, Wali Kota Balikpapan Larang Perjalanan Dinas Keluar Sampai Situasi Membaik

Rahmad menerangkan, rendahnya serapan anggaran berdampak pada indikator kinerja pemerintah daerah. Termasuk penilaian efektivitas penggunaan APBD dan evaluasi pembangunan.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD mempercepat proses verifikasi pembayaran. Terutama untuk pekerjaan yang sudah tuntas di lapangan.

Selain itu, Rahmad menekankan, percepatan administrasi penting agar kontraktor dan pihak ketiga dapat segera menerima pembayaran sesuai progres pekerjaan.

"Ketika administrasinya lambat, pembayaran ikut tertunda, padahal fisik sudah selesai," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan peningkatan signifikan pada akhir Desember agar serapan keuangan seimbang dengan serapan fisik.

BACA JUGA:Proyek Dermaga Kampung Baru Dilanjutkan 2026, Dishub Balikpapan Desak Kepastian Anggaran Rp 2,3 Miliar

Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi akhir tahun biasanya menentukan besaran anggaran tahun berikutnya, sehingga kinerja serapan menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, sejumlah pejabat OPD menyebut bahwa kendala administrasi kerap berkaitan dengan panjangnya proses verifikasi, audit internal, dan persyaratan kelengkapan dokumen.

Namun mereka memastikan percepatan terus dilakukan jelang penutupan tahun anggaran.

Dengan kondisi pembangunan Balikpapan yang terus berkembang, Rahmad berharap, kinerja serapan dapat mengejar progres fisik.

Agar seluruh program dan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.

Sumber: