DKP3 Balikpapan Akui Penyaluran Bantuan Belum Sepenuhnya Tepat, Data Pusat Tak Bisa Diubah

BACA JUGA: Masih Ditemukan Harga Beras Melebihi HET di Kota Balikpapan, Satgas Pangan Gelar Rakor

Adapun, setiap kelurahan diminta melaporkan perkembangan distribusi agar tidak ada penundaan atau tumpang tindih penerima.

Ia menyebut, meski ruang gerak daerah terbatas, DKP3 berupaya memperkuat fungsi pengawasan sosial melalui kanal aduan masyarakat.

Tak hanya itu, warga bisa melapor jika menemukan penerima yang dianggap tidak tepat sasaran atau ada data penerima ganda. Laporan tersebut dikompilasi dan dikirimkan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.

"Kami hanya bisa mencatat dan menyampaikan temuan itu ke pusat. Data tetap ditangani di level nasional, tapi kami berupaya menjaga agar di lapangan tidak menimbulkan konflik sosial," ungkapnya.

BACA JUGA: Aksi Pencurian Sekarung Beras di Balikpapan Terekam CCTV, Polisi Belum Menerima Laporan

Selain kanal aduan, DKP3 juga menugaskan petugas lapangan untuk memantau proses penyaluran hingga tingkat RT, terutama di kelurahan dengan jumlah penerima terbanyak.

Tujuannya, agar distribusi tidak hanya selesai di atas kertas, tapi benar-benar sampai ke rumah tangga penerima.

Yuyun juga menyoroti penerapan sistem digital yang digunakan pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan pangan. Lewat aplikasi khusus, setiap penerima diverifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan laporan realisasi disampaikan secara daring.

"Digitalisasi ini membantu transparansi, tapi belum sepenuhnya berjalan mulus. Petugas di kelurahan masih perlu pendampingan agar tidak salah input data," terangnya.

BACA JUGA: Balikpapan Siapkan Regulasi Baru untuk Atasi Backlog dan Permukiman Kumuh

Ia menuturkan, sistem digital memang mencegah manipulasi data penerima, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ketepatan sasaran.

"Aplikasinya bagus untuk pelaporan, tapi kalau data dasarnya belum diperbarui, ya hasilnya tetap sama," tegasnya.

Sebagai lembaga teknis, DKP3 berharap pemerintah pusat membuka mekanisme validasi bersama agar daerah bisa memberikan masukan terhadap data penerima.

Menurut Sri, pemerintah kota memiliki pemahaman lebih akurat terhadap kondisi sosial-ekonomi warga karena berinteraksi langsung di lapangan.

Sumber: