Pemkot Balikpapan Alokasikan Rp27 Miliar untuk Seragam Gratis bagi 92 Ribu Siswa Baru
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud membantu siswa mengenakan seragam, di SMP Negeri 27, sebagai simbol penyerahan seragam gratis untuk seluruh siswa baru di Kota Minyak.-(Disway Kaltim/ Salsa)-
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, menjelaskan bahwa program bantuan seragam merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk menurunkan disparitas akses pendidikan dan meningkatkan kesetaraan mutu antara sekolah negeri dan swasta.
Ia menyebut, langkah berikutnya merupakan pemerataan sarana belajar agar persepsi masyarakat mengenai kualitas sekolah tidak lagi bergantung pada status sekolah negeri atau swasta.
BACA JUGA: Sekolah Dilarang Jual Seragam, Kadisdik Wilayah IV Kubar-Mahulu Pastikan Pengawasan
BACA JUGA: Pemkot Samarinda Cetak LKS Sendiri untuk Dibagi Gratis, Hemat Rp66 M dan Libatkan Guru Lokal
"Ke depan, fasilitas sekolah akan disamakan. Jadi tidak ada lagi perbedaan kualitas yang menjadi pertimbangan orang tua. Kita sudah mulai dengan penyediaan sarana pendukung seperti laptop, agar semua siswa mendapat kesempatan belajar yang sama," ungkap Rahmad.
Selain seragam, pemerintah kota juga melanjutkan kebijakan penggratisan SPP bagi sekolah negeri. Sedangkan sekolah swasta yang bermitra menerima subsidi biaya operasional.
Adapun saat ini, terdapat 13 sekolah swasta yang tercatat sebagai penerima bantuan subsidi pemerintah kota.
Distribusi simbolis seragam pun telah dilakukan serentak di seluruh Balikpapan.
BACA JUGA: Anak Viral Terancam Putus Sekolah karena Ranking, Akhirnya Memilih Belajar di SKB
BACA JUGA: TPA Manggar Bakal Penuh 2026, Begini Rencana Pemkot Balikpapan ke Depan
Secara luring, kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 27 Balikpapan dengan kehadiran perwakilan siswa dan orang tua.
Sementara sekolah lain mengikuti secara daring.
Di samping itu, Pemkot akan melakukan pemantauan distribusi hingga ke seluruh satuan pendidikan yang terdaftar guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian jumlah seragam.
Program pengadaan seragam ini tercantum dalam dokumen perencanaan daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah, serta membantu keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan sekolah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
