Rizal Effendi. (Ryan/Disway)
--
Balikpapan, diswaykalim.com - Pemkot bersikukuh tidak mampu memberi biaya tambahan. Untuk penyediaan alat rapid test KPU dan Bawaslu.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, sudah dua kali bertemu dengan KPU. Pertemuan pertama dilakukan di Hotel Pasific, Senin (6/7). Membahas screening deteksi dini. Yang akan dilakukan KPU. Dengan menyiapkan sekitar 15 ribu alat rapid test dari KPU. "Kemudian rapat dilanjutkan kemarin (dua hari lalu, red). Kalau bisa semua dibantu Pemkot Balikpapan. Termasuk alatnya," ungkapnya, Kamis (9/7).
Namun sepekan belakangan, ada isu tarif rapid test Rp 150 ribu. Maka dia menyarankan agar menunggu atau menunda. Untuk melihat perkembangan. "Apakah perlu membeli alat, atau membuat kontrak kerja sama. Dengan faskes yang sudah bisa menerapkan harga Rp 150 ribu. Jadi kami masih menunggu mana yang lebih efektif dan efisien," urainya.
Wali Kota Balikapan Rizal Effendi mengaku perlu berkoordinasi. Dengan kementerian dalam negeri (kemendagri). Terkait biaya tambahan. Yang diminta KPU. Senilai Rp 14 miliar lebih. "Kalau untuk seratusan (alat rapid test) mungkin kami bisa. Tapi kalau jumlahnya banyak, ada biaya yang harus disiapkan," ujarnya.
Ia tak menampik pengadaan itu sangat penting. Demi persiapan pilkada tahun ini. Namun ia mengingatkan perlunya menimbang anggaran daerah yang tersisa.
APBD dinilai tidak mampu meng-cover kebutuhan itu. Dan lebih memilih kembali berkoordinasi. Dengan pemerintah pusat. Supaya pembiayaan tambahan itu menggunakan APBN. "Semua penting. Tapi semua daerah juga menyampaikan seperti itu, tidak mampu," ungkapnya.
Rizal menyebut, semua pimpinan daerah melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sudah menyampaikan. Perihal ketidakmampuan daerah. Dalam konferensi jarak jauh. Di hadapan kemendagri. Beberapa waktu lalu. "Selain alat rapid test, perlengkapan dan APD seyogyanya menggunakan APBN," katanya. (ryn/hdd)