Alih-alih bisa memperoleh laba, justru perusahaan kesulitan membayar gaji para karyawannya. "Saran kami agar pemerintah segera RUPS, supaya SPBN ini dikelola langsung saja oleh Perusda AUJ jadi beban (operasional) tidak tinggi," tandasnya.
Menanggapi aduan ini, Ketua Komisi II Rustam mengatakam bakal menindaklanjuti laporan dari Perusda AUJ.
Materi yang disampaikan menjadi bahan evaluasi untuk diteruskan ke pemerintah. "Ya terima kasih atas penyampaian pak Arif, nanti kita akan evaluasi kembali dengan stakeholder terkait," pungkasnya. (wal/eny)