KUKAR, DiswayKaltim.com – Layanan swab test di RSUD A.M Parikesit disoroti masyarakat. Hal ini ramai diperbincangkan di media sosial. Rumah sakit milik pemerintah daerah ini dituding mengomersialkan layanan tes swab.
Hal itu dibantah Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kutai Kartanegara Martina Yulianti. Ia menegaskan, jika pasien yang menjalani rapid test dan tes swab sepenuhnya akan ditanggung oleh negara. Baik itu dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Memang sejak RSUD A.M Parikesit Kukar memiliki alat Tes Cepat Molekuler (TCM), yang dianggarkan melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain melayani kategori pasien yang dirawat rumah sakit, PDP, ODP dan OTG secara gratis untuk keperluan COVID-19. Rumah sakit juga membuka layanan pemeriksaan secara mandiri.
Yakni, pemeriksaan rapid test senilai Rp 500 ribu. Dan tes swab senilai Rp 2 juta. Harga itu termasuk surat keterangan (suket) senilai Rp 100 ribu.
Martina menjelaskan, apabila seorang yang menurut pihak kesehatan perlu melakukan pemeriksaan rapid test atau tes swab. Maka seluruh biaya menjadi tanggungan negara. Bukan pasien.
"Misalnya dirawat berhari-hari, bahkan di swab berkali-kali itu ditanggung negara. Tapi ketika itu untuk kepentingan lain yang sifatnya bukan karena penanganan kasus, disebut pemeriksaan mandiri," tegas Martina pads Disway Kaltim, Rabu (17/6) malam.
Sehingga apabila untuk kepentingan pribadi, seperti untuk melakukan perjalanan, bekerja, sekolah juga ditanggung oleh negara. Maka Martina menyebut hal tersebut tidak adil untuk masyarakat Kukar lainnya. "Karena uang negara uang seluruh rakyat, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi tentu itu tidak tepat," lanjut Martina.
Oleh karena itu, Martina berharap masyarakat Kukar tidak memandang hal ini sebagai sesuatu yang komersial. Lantaran rumah sakit juga harus bisa melayani masyarakat dengan kebutuhannya masing-masing. Terlebih alat dan bahan untuk melakukan pengujian terhadap suatu virus memakan biaya yang tidak sedikit.
"Dan yang penting dari semua itu akuntabilitas tetap terjaga, dan tidak ada hal-hal yang terkait pungli dan sebagainya," pungkasnya. (mrf/eny)