Sangatta, Diswaykaltim.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Kutim mencatat sudah ada 17 perusahaan yang akan membenamkan modal ke Kutim. Yaitu dalam kawasan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu memang sedang dilirik. Khususnya setelah PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Ithaca Resources, dan Air Products and Chemical Inc. menjalin aliansi strategis. Membangun fasilitas produksi pengolahan batu bara menjadi metanol atau coal to methan.
Rencana tata ruang kawasan strategis industri pun intens dibahas. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim yang diketuai Jahidin, berkunjung ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kamis (4/6). Mereka diterima di Ruang Meranti Kantor Bupati.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kutim Saipul Ahmad menyebutkan, ada 10 calon investor yang diurai menjadi nomor usaha sebanyak 17 perusahaan.
"Secara garis besar dari sejumlah perusahaan yang ada itu kan memiliki grup lagi, jika diurai jadi 17 itu, contoh saja satu perusahaan bisa memiliki tiga grup di dalamnya seperti itu," jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, progres kegiatan keseluruhan di KEK MBTK masih sekitar 10 persen. Angka itu masih jauh dari yang kita gaungkan. Padahal ada investasi yang luar biasa besar.
KEK MBTK diresmikan langsung oleh Presiden ri Joko Widodo 1 April 2019 lalu. Namun pasca diresmikan nampaknya pembangunan kawasan khusus ini sampai sekarang belum ada kemajuan berarti.
Bupati Kutim Ismunandar mengatakan. KEK MBTK masih membutuhkan pembangunan di beberapa sisi. Terutama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas untuk beroperasi, maupun masuknya investasi di KEK MBTK.
Di antaranya, perbaikan jalan arteri sisi kiri dan kanan yang menjadi kewenangan pusat sepanjang 15 km. Pembangunan dan penyelesaian jalan dalam kawasan, pematangan lokasi industri dalam kawasan.
Serta pembangunan TPA industri dalam kawasan, pembangunan terminal pelabuhan penumpukan barang, pembangunan bulking station crude palm oil, pembangunan IPAL (pembuangan limbah). Juga percepatan pembangunan jaringan untuk memasok listrik industri dalam kawasan.
"Selain itu masih ada kendala lainnya, yakni sewa lahan di kawasan yang menjadi aset negara tersebut. Belum kompetitif bagi investor sehingga investor lebih memilih beli lahan di dalam kawasan dari pada menyewa. Hal ini tentu banyak hambatan karena lahan tersebut adalah aset negara," terang Ismu.
Untuk diketahui, setelah KEK MBTK diresmikan oleh presiden, Pelabuhan Maloy tak lagi mendapatkan suntikan anggaran dari APBN. Seluruhnya sudah diserahkan sepenuhnya ke provinsi dan kabupaten setempat. (fs/eny)