Bilik sterilisasi terbuat dari rangka besi, dengan penutup di setiap sisinya berbahan mika. Lalu di pintu keluar-masuk terdapat tirai berbahan plastik tebal.
Adapun di kedua sisi bergambar logo Pemerintah Kabupaten PPU serta bertulis visi pemerintah PPU: Maju, Religius dan Modern.
Di dalamnya, terdapat sebuah mesin untuk menyemprotkan cairan disinfektan berbentuk embun. Untuk mengaktifkan mesin tersebut, setiap yang masuk mesti menginjak tombol beberapa waktu, baru kemudian mesin bekerja.
"Itu menarik sekali untuk pencegahan. Jadi kita punya rencana juga untuk melakukan pengadaan itu," katanya, Kamis (4/6).
Arnold menyebut pihaknya telah mengikuti anjuran pada saat video conference bersama KPK, Kejagung dan Mendagri serta Menkeu. Yaitu, perihal pengadaan bilik tersebut dalam kondisi pandemi. “Silakan diadakan, bisa saja. Dan pesannya satu, jangan sampai mengadakan yang abal-abal. Itu yang dilarang," ungkapnya.
Arnold juga menuturkan, masalah harga harusnya bisa dipahami. Mengingat, saat pemesanan harga barang kesehatan melonjak tinggi. "Waktu itu kita melihat, masker saja yang biasa satu kotak Rp 40 ribu menjadi Rp 400 ribu, karena kosong barangnya. Langka. Hukum ekonomi berlaku," katanya.
Sebelum melakukan pemesanan bilik, kata dia, Diskes menerima beberapa penawaran. Mulai dari yang berharga sekitar Rp 15 jutaan, Rp 29 juta, dan ada yang hingga Rp 60 jutaan per unit.
"Nah, akhirnya kita pilih yang di tengah. Yang 29 juta itu," sebut Arnold.
Alasannya tidak memilih harga yang paling murah karena kekhawatiran alat tersebut tidak berkualitas baik. Sementara yang paling mahal, membutuhkan anggaran yang terlalu besar.
"Tapi, (kalau) harga itu dibandingkan dengan (kondisi) sekarang, rasanya kurang fair. Karena sekarang sudah banyak di pasaran. Ada yang Rp 15 juta, sudah cukup bagus. Saat itu kita memilih yang disarankan oleh mereka. Tidak yang abal-abal," urainya.
Harga itu, tambahnya, sudah termasuk ongkos kirim dari Surabaya. Juga termasuk pajak serta biaya 4 teknisi yang datang untuk merakit bilik di tiap tempat. Lalu, cairan disinfektan untuk kebutuhan beberapa waktu.
"Yang membuat agak mahal juga, disinfektan yang digunakan juga ramah terhadap manusia," jelas Arnold.
Arnold menjelaskan mekanisme pengadaan. Diskes PPU melimpahkan kepada pihak ketiga. Hal itu diperbolehkan saat pandemi, bencana non alam. Dalam hal ini, ia mengaku sudah melakukan konsultasi ke berbagai pihak. Selain ke inspektorat, juga berkomunikasi ke kejaksaan, ke BPKP di Samarinda serta ke LKPP.
"Jadi, kalau dibandingkan dengan harga sekarang, seolah-olah ada mark-up. Tidak berani kita mark-up. Saya tidak mau juga menerima yang seperti itu. Terus terang saja. Apalagi dalam kondisi pandemi ini," pungkasnya. (rsy/eny/dah)