Samarinda, DiswayKaltim.com - Fase relaksasi diterapkan 1 Juni mendatang. Hal itu berdasarkan surat edaran nomor 360/003/300.07 yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang pada Kamis (28/5) lalu.
Dari empat poin yang tertulis, poin ketiga tentang rumah ibadah mendapat respon dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda KH Zaini Naim. Disebutkan bahwa tempat ibadah dibuka dengan melakukan standar dan protokol kesehatan. Menjaga jarak minimum satu meter antar sesama dan wajib memakai masker di setiap kegiatan peribadatan.
Zaini Naim kurang setuju. Dirinya balik bertanya. Kenapa ia tidak diundang dalam penetapan surat edaran itu.
"New normal itu saya kurang setuju, jangan gegabah, mestinya komprehensif," kata Zaini Naim.
Ia juga menyampaikan kalimat dari poin ketiga itu dianggap tidak etis. Khususnya soal rumah ibadah yang kembali dibuka.
"Kok kesannya sebelumnya ditutup. Ada kesan begitu padahal tidak, tetap azan, tetap salat hanya saja tidak bisa karena harus social dan physical distancing. Artinya untuk melakukan salat bisa di rumah saja, tidak ada rumah ibadah ditutup," tegasnya.
Ia melanjutkan jika tempat peribadatan itu dibuka kembali, maka orang akan datang membludak. Beribadah tidak jadi di rumah masing-masing.
"Bisa menjamin kah jaraknya, jaga satu meter itu kalau sudah banyak. Sulit kan. Padahal COVID-19 ini kan belum selesai, masih ada di Samarinda," ucapnya.
Ia berharap Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan (Diskes) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk berpikir kembali. Tidak terburu-buru menentukan.
"Dipikir betul-betul, rapat dulu, baru kalau ada kesepakatan bisa dikeluarkan surat edaran."
"Begitu kan cantik, ini kayaknya gegabah sekali Mengikuti daerah lain, khususnya presiden soal new normal. Jangan begitulah," sambungnya.
Ia menegaskan tidak ada larangan untuk melakukan ibadah di tempat peribadatan tetapi harus dipertimbangkan kembali situasinya. Mengingat banyak masyarakat dari luar Samarinda yang datang ke Kota Tepian untuk mampir atau bahkan melewati saja.
Zaini Naim juga meminta agar petugas yang menetapkan keputusan harus siap. Berulangkali ia mengatakan agar Pemkot Samarinda tidak gegabah mengambil keputusan, dan perlu adanya penjagaan di pintu-pintu masuk Samarinda.
"Jika banyak korban, kita juga yang repot," tutup Zaini. (nad/boy)