Awasi Kebutuhan di Masa Pandemi, Pemkab PPU Bentuk Gugus Tugas Pangan 

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar. (Robbi/Disway Kaltim) Penajam, DiswayKaltim.com – Pemenuhan pangan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU). Khususnya  dalam masa pandemi saat ini. Untuk itu, pemkab akan membentuk Gugus Tugas Pangan. Hal ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada tiap kabupaten/kota untuk turut mengawasi ketahanan pangan daerah dalam situasi pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). "Selain penanganan COVID-19, ada lingkungan yang memang tidak boleh terlepas dari perhatian. Yaitu logistik. Karena itu juga bagian terpenting, urusannya perut,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) PPU Tohar usai rapat koordinasi pembentukan Gugus Tugas Pangan, Kamis (28/5). Komposisi gugus ini terdiri dari Dinas Ketahan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi (Disperindagkop) serta TNI/Polri dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Tugasnya ialah mengawasi ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok di pasaran, termasuk stabilitas harga. "Gugus tugas ini setiap hari akan melaporkan ketersediaan logistik di PPU," katanya. Adapun 11 komoditas pokok yang dikawal pasokannya antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Kemudian, cabai rawit, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Tohar menyebutkan, mekanisme tugas gugus ini nantinya akan seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah ada. Hanya saja, TPID melakukan pelaporan dengan matrik tiap bulan. "Ya, tinggal diinformasikan saja, merubah matrik laporan bulanan menjadi harian," tambahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor bupati telah disepakati pula bahwa dinas-dinas terkait ditekankan untuk tetap memaksimalkan tiap program reguler yang ada. Optimalisasi ditekankan sampai dengan paparannya hingga tingkat implementasi di lapangan. Baik pada para petani lahan basah di PPU maupun petani lahan kering. "Berapapun yang kita miliki, potensi itu harus dimaksimalkan. Soal cukup tidak cukup pangan kita, harus tetap dilaksanakan," lanjutnya.   Kendati begitu, imbuh Tohar, dari sebelas komoditas itu, faktanya PPU hanya mampu memenuhi satu komoditi saja. Yaitu beras. Untuk sepuluh kebutuhan pokok lainnya, PPU masih mendatangkan dari luar daerah. Untuk komoditas yang didatangkan dari luar, maka Gugus Tugas Pangan lebih berkonsentrasi pada alur atau kelancaran distribusi. Kebutuhan barang itu biasanya didatangkan dari luar Kalimantan. Yakni dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Tohar menjelaskan, identifikasi alur distribusi untuk melihat ancaman dan memperhitungkan bagaimana misi Bulog mampu untuk stabilisasi harga, ketersediaan dan keterjangkauannya. Pasalnya hal itu yang biasanya mempengaruhi akumulasi harga. Adapun biasanya barang logistik itu sebagian datang dari jalur darat arah Kalimantan Selatan (Kalsel). Sedangkan yang paling banyak masuk melalui pintu masuk logistik dari Samarinda dan Balikpapan. "Makanya yang jadi perhatian kita adalah moda transportasi laut," ucap Tohar. Selain itu, pengawasan juga akan diterapkan pada pemasok dan distributor. Karena biasanya stok barang di satu tempat datang secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. "Itu harus dijaga juga. Walaupun kewenangannya itu secara pribadi. Informasi dan komunikasi antara para stokis (distributor) dan supplier, lalu ke pasar. Tapi kita sebagai badan publik harus mengawasi itu," urainya. Lebih lanjut, kata dia, dalam hal ini kepolisian tentu bekerja sebagai badan pengawasan penegakan hukum. "Siapa tahu ada yang memanfaatkan momentum pandemi ini. Seperti penimbunan dan menaikkan harga," tutup Tohar. (rsy/eny)