SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum masuk dalam pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berisiko tidak terakomodasi dalam perencanaan program bantuan pemerintah.
Karena itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim meminta masyarakat segera mendaftarkan diri dan memperbarui data sosial ekonomi.
Imbauan tersebut menyusul masih rendahnya capaian pendataan Perlinsos Kaltim. Hingga saat ini, warga yang terdata baru mencapai 18 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, kelengkapan dan keakuratan data menjadi faktor penting untuk memastikan program perlindungan sosial menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BACA JUGA: Aktivasi IKD di Mahulu Mulai Meningkat, Disdukcapil Bentuk Agen di Setiap Kampung
Melalui pemutakhiran data, pemerintah berupaya membangun basis data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.
Data tersebut menjadi salah satu landasan dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial.
Dinsos Kaltim mendorong masyarakat agar tidak menunggu didatangi petugas untuk melakukan pembaruan data.
Partisipasi warga diperlukan agar kondisi sosial ekonomi keluarga tergambar sesuai keadaan sebenarnya.
BACA JUGA: Dukcapil Kutim Dorong Pemanfaatan IKD, Warga Bisa Cek Informasi Bantuan
Selain masyarakat, peran pemerintah di tingkat paling bawah juga penting untuk mempercepat proses pendataan.
Aparatur wilayah diharapkan aktif menyosialisasikan program Perlinsos sekaligus membantu warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
Data yang tidak diperbarui berpotensi membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak tergambarkan secara tepat dalam basis data pemerintah.
Akibatnya, penyaluran program perlindungan sosial berisiko tidak tepat sasaran.
BACA JUGA: Rekam e-KTP di Bontang sudah Capai 99 Persen, Pengguna IKD hanya 5 Persen