JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Namun, pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut justru memunculkan kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
Kritik terutama menyasar sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi mempersempit upaya negara mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana korupsi.
Mulai dari tidak diaturnya illicit enrichment, kenaikan ambang batas aset yang dapat dirampas tanpa pemidanaan, hingga persoalan keterbukaan pembahasan.
BACA JUGA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Selain Korupsi, Bandar Judol hingga Penipu Travel Umroh Bisa Dirampas
Salah satu sorotan utama adalah hilangnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam naskah final UU Perampasan Aset.
Padahal, mekanisme tersebut dinilai penting untuk menelusuri kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sah maupun laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menilai aturan tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi.
”Agar percepatan pemberantasan korupsi benar-benar terwujud,” ujarnya, dikutip Harian Disway, Jumat, 20 November 2026.
BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Diusulkan Juga Sasar Pidana Narkotika hingga Kejahatan Perbankan
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, juga mengkritik substansi regulasi yang disahkan DPR. Dia bahkan menyebut draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) sebagai RUU Perampasan Aset Palsu.
"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR karena menyusun isi yang menumpulkan instrumen perampasan aset di hadapan pelaku besar," tegas Ibrahim.
ICW juga mempersoalkan kenaikan ambang batas aset yang dapat dirampas melalui mekanisme Non-Conviction Based (NCB) atau perampasan tanpa pemidanaan. Nilainya meningkat dari sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp1 miliar.
Perubahan tersebut dinilai berpotensi membuat aset hasil kejahatan bernilai menengah tidak tersentuh mekanisme perampasan aset.
BACA JUGA: Pengganti Gibran Diusulkan dari Kalangan Nonparpol, Pimpinan DPD Masuk Opsi