PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM- Persoalan anak-anak tanpa kejelasan asal-usul atau telantar kerap menjadi titik buta dalam perlindungan sosial di berbagai daerah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) PPU bersama lintas instansi sukses merangkul kelompok rentan ini, dengan sorotan khusus pada 5 anak telantar yang baru-baru ini mendapat penanganan darurat administratif, dimana 2 di antaranya kini telah mengantongi dokumen legal.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten PPU, Dony Ariswanto mengungkapkan, bahwa fenomena anak tanpa kejelasan asal-usul di wilayahnya tergolong cukup signifikan dalam kurun waktu sebulan terakhir.
"Usia mereka rata-rata di bawah 7 tahun. Mereka tentu butuh kepastian legalitas untuk mengakses pelayanan dasar, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Selain pengangkatan anak, mereka mutlak memerlukan kejelasan perwalian," ucap Dony, Kamis, 12 November 2026.
BACA JUGA: Kualitas Udara Membaik, Sekolah di PPU Tak Lagi PJJ
Menjawab tantangan pelik tersebut, Disdukcapil PPU tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah membangun koordinasi masif bersama Dinas Sosial serta Kejaksaan Negeri melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Sinergi lintas sektor ini difokuskan untuk mengawal proses hukum pengurusan penetapan hak perwalian anak melalui lembaga peradilan yang sah, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Dari total 5 anak terlantar yang ditangani secara intensif dalam sebulan terakhir, 2 anak kini telah resmi memegang dokumen kependudukan lengkap.
Penyerahan dokumen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut bahkan telah diserahkan langsung di kantor kejaksaan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Pasar Waru Masuk Prioritas 2027, Solusi Pemkab PPU Urai Kepadatan Pasar Eksisting
"Dalam akta tersebut kolom nama orangtua dikosongkan sesuai prosedur bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Namun, keberadaan dokumen resmi ini menjadi kunci utama pembuka akses kesejahteraan mereka," jelas Dony.
Selain mengurus administrasi kependudukan bagi kelima anak tersebut, sejumlah anak yang membutuhkan perlindungan pengasuhan khusus, termasuk yang berada di bawah pengawasan lembaga keagamaan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Penajam kini mendapatkan pendampingan intensif.
Langkah progresif di Benuo Taka ini membuktikan bahwa negara hadir untuk anak-anak yang nyaris kehilangan masa depannya.
"Upaya kolaboratif ini diharapkan mampu memutus rantai kerentanan sosial, memastikan tidak ada satupun anak di PPU yang kehilangan haknya hanya karena persoalan identitas," pungkas Dony optimis.