DPRD Balikpapan Kritik Nilai Bansos dari Pemkot

Johny Ng. (Ryan/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim - Pansus Pengawasan Pencegahan COVID-19, mengkritik nilai bansos Pemkot Balikpapan. Nilai sembako yang disalurkan dianggap kurang dari Rp 300 ribu per paket. Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng. Ia menerima laporan pansus bentukan DPRD, tentang temuan pengadaan barang sembako. Yang tidak sesuai dengan rencana awal. Sebab tiap satuan sembako itu sudah dibebankan pajak PPN dan PPH. Serta biaya transpor dan kemasan. "Kami hitung item sembako itu nilainya Rp 240 ribu saja," ujarnya, Senin (12/5). Ia menyesalkan pemkot yang membebankan biaya tambahan di dalam nilai bansos. Padahal nilainya sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan bantuan serupa, yang diberikan Pemkab PPU dan Pemkot Samarinda. Yakni Rp 600 ribu per kepala keluarga (KK). "Jangan dipotong. Jangan dibebankan kepada warga," ujar Johny. Ia mengusulkan pemkot menambah item barang bansos. Pada penyaluran sembako berikutnya. Seperti gula pasir 1 kilogram dan mi instan 10 bungkus. Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Azis menyebut, selama ini satgas memberikan masukan. Kepada pansus. Terkait temuan di lapangan. Menurutnya penting. Supaya koordinasi penyaluran bantuan lebih diefektifkan. "Agar tidak ada lagi warga terdampak yang mengeluh tidak kebagian sembako," ujarnya. Kerja sama pemkot dengan Bulog. Sebagai penyalur dan pengadaan barang. Juga diminta lebih transparan. Karena ia menemukan beberapa nama lain. Yang menyalurkan bantuan tersebut. Ia khawatir ada perbedaan harga item-item sembako. Antara satu dengan yang lain. "Sejak awal kesepakatan seperti apa? Karena data yang kami terima hanya Bulog," ungkapnya. (ryn/hdd)