Perusahaan Tambang di Kukar Mulai Merasakan Dampak COVID-19

Kepala Distransnaker Kukar Hamly. =====================    Kukar, DiswayKaltim.com - Dampak dari COVID-19 sudah mulai dirasakan perusahaan di Kutai Kartanegara (Kukar). Sempat sebelumnya jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai angka 1.184 karyawan. Data terbaru yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, karyawan yang dirumahkan sudah menyentuh angka 1.517 karyawan. Itu masih di luar karyawan yang harus di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Data terbaru, karyawan yang ter-PHK mencapai 295 karyawan. Dengan 1.812 karyawan yang sudah tidak bekerja. Bahkan satu perusahaan yang harus "gulung tikar" karena pandemi COVID-19. "Yang menghentikan (tidak beroperasi) ada satu di Loa Duri, yang langsung mem-PHK seluruh karyawannya," ujar Kepala Distransnaker Kukar Hamly kepada Disway Kaltim melalui sambungan telepon, Selasa (12/5). Perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi yang membuat beton tiang listrik. Perusahaan tersebut merupakan salah satu subcon dari PLN. Dikarenakan tidak adanya kegiatan PLN pada masa wabah pandemi COVID-19 ini. Menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pemasukan sama sekali. "Sejauh ini baru satu (tidak beroperasi), yang lainnya masih tetap bertahan. Kalau pertambangan hanya sebagian. Sebagian besar masih kuat," lanjut Hamly, lagi. Sejauh ini, Disnakertrans Kukar baru menerima laporan jumlah karyawan yang dirumahkan dan yang di PHK sebanyak 23 perusahan. Seluruhnya bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan konstruksi. Dan berharap perusahaan lain segera ikut melaporkan apabila merumahkan karyawan atau mem-PHK karyawan. Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kukar Kamal Harpa mengatakan, saat ini yang diperlukan oleh para pengusaha khususnya di Kukar adalah konsistensi pemerintah. Terkait zona atau daerah mana saja yang kira-kira kita tidak boleh bekerja. Terlebih para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Serta perusahaan-perusahaan besar lainnya, seandainya itu berhenti beroperasi maka ekonomi akan lebih parah lagi. "Makanya pemerintah harus segera mengklasifikasi zona mana yang dianggap rawan, item pekerjaan mana yang dianggap berbahaya. Itu sih dari kita pengusaha," ujar Kamal, saat dihubungi melalui telepon. Terkait teman-teman kontraktor, apabila tidak ada peruntukan anggaran, akan berdampak luas lagi. Contohnya saja seperti buruh tukang, kini mau tidak mau harus kembali ke asalnya. Lantaran tidak ada yang dikerjakan. "Jadi ketegasan pemerintah sih sebenarnya," lanjut Kamal, lagi. Kamal juga menyebut saat ini hampir 60-70 persen penurunan pendapatan yang dirasakan oleh para pengusaha. Dirinya memprediksi jika ketidakjelasan ketegasan dari pemerintah terus berlanjut, pada November pengangguran di Kukar akan meningkat tajam. Dan yang paling merasakan adalah UMKM, driver ojek online (ojol), dan usaha-usaha lain dengan level menengah ke bawah. Sektor ini yang terdampak paling cepat. "Perusahaan besar juga pasti merasakan dampak, tapi karena masih punya simpanan. Paling maksimal sampai bulan Oktober, pasti bakal tumbang juga," pungkas Kamal. (mrf/dah)