BACA JUGA:Desa Sumber Sari Loa Kulu Wakili Kaltim di Penilaian Desa Cantik Tingkat Nasional
Pemerintah ingin kerusakan maupun kehilangan komponen penerangan tidak kembali terjadi.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemasangan kamera pengawas atau CCTV di kawasan Jembatan Mahulu.
Kamera tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau kondisi fasilitas penerangan sekaligus mendeteksi gangguan yang terjadi di kawasan jembatan.
Irhamsyah mengatakan pemasangan CCTV telah masuk dalam program pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“CCTV kita programkan karena anggarannya cukup terbatas, tapi kami konsisten berkomitmen bahwa nanti kita akan sampai pasang CCTV untuk memonitor. Takutnya ada gangguan-gangguan lagi,” jelasnya.
BACA JUGA:Komitmen Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Bupati Mahulu Soroti Pentingnya Peran Sekolah dan Keluarga
Menurut Irhamsyah, pengawasan diperlukan karena sistem penerangan di jembatan memiliki jaringan dan komponen yang cukup panjang.
Keberadaan CCTV nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan terhadap kondisi fasilitas secara lebih rutin.
Selain penerangan di bagian atas atau badan jembatan, pemerintah juga mulai menindaklanjuti kebutuhan penerangan di bagian bawah Jembatan Mahulu. Langkah tersebut berkaitan dengan aktivitas dan kebutuhan pengamanan kawasan di sekitar jembatan.
Irhamsyah mengatakan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah mengirimkan surat kepada Pemprov Kaltim untuk meminta izin melakukan peninjauan bersama di lapangan. Surat tersebut telah mendapatkan respons dari pemerintah provinsi.
BACA JUGA:591 Ribu KK Hadapi Masalah Hunian, Pemprov Gratiskan Biaya Admin Maksimal Rp10 Juta
“Pelindo ada bersurat kepada kita pemerintah untuk bisa izin bersama-sama untuk melakukan tinjauan di lapangan. Sudah kita respons sama-sama. Kita siap,” tegas dia.
Irhamsyah menjelaskan Pelindo memiliki kepentingan terhadap aspek pengamanan aset dan aktivitas yang berada di sekitar kawasan Jembatan Mahulu.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan Pelindo dinilai penting sebelum langkah penanganan berikutnya dilakukan.