JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Wacana pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa biaya mendapat perhatian Komisi X DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera menyiapkan formula agar kebijakan kuliah gratis di PTN tidak berdampak pada keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
Lalu menyambut baik rencana tersebut. Namun, menurut dia, pemerintah perlu menyusun skema yang tepat sebelum kebijakan pendidikan gratis di PTN diterapkan.
"Kami menyambut dengan baik. Komisi X meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk segera membuat formula, kemudian kita diskusikan," kata Lalu di Jakarta, Senin (21/9/2026).
BACA JUGA: 100 Tahun Gontor, Prabowo Resmikan Fakultas Kedokteran UNIDA
BACA JUGA: Zulhas Tak Keberatan Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Said Iqbal Menolak
Lalu menilai pemerintah bersama DPR perlu membahas formula pendidikan tinggi gratis secara matang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus tidak menimbulkan ketimpangan antara PTN dan PTS.
Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan adalah mengalihkan peruntukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari PTN ke PTS apabila biaya pendidikan di PTN nantinya benar-benar digratiskan.
"Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai, jadi harus ada skema," katanya.
Menurut Lalu, perhatian pemerintah tidak hanya diperlukan untuk menjaga jumlah mahasiswa di PTS. Biaya operasional perguruan tinggi swasta juga perlu diperhitungkan agar kebijakan kuliah gratis tidak membuat kesenjangan antara PTN dan PTS semakin lebar.
BACA JUGA: Lauk Rusak Dominasi Penyebab Kasus Keracunan MBG, BGN Siapkan Sistem Pengadaan Baru
BACA JUGA: Dirjen Hubla Dicopot, Menhub Tunjuk Pengganti untuk Perkuat Pengawasan Pelayaran
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Indonesia memiliki 128 PTN.
Wacana pendidikan tanpa biaya sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD) hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.