Apabila melewati batas waktu tersebut, status desa persiapan dapat dikembalikan kepada desa induk.
"Targetnya ini tahun 2026 ini dokumentasi itu harus selesai. Karena di tahun 2027 bulan November ada beberapa desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak, termasuk yang tujuh ini," tegasnya.
Penyelesaian pemekaran juga diperlukan untuk penerbitan kode desa. Kode tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam pengalokasian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Setelah seluruh tahapan di tingkat kabupaten dan provinsi selesai, DPMD Kukar akan mendampingi pemerintah provinsi dalam proses pengajuan dan presentasi kepada Kemendagri.
BACA JUGA: TPST Senilai Rp107 Miliar Akan Dibangun di Loa Ipuh Kukar, Ditarget Rampung 2029
Ahmad menambahkan, proses pemekaran desa membutuhkan waktu panjang karena setiap usulan harus melalui tahapan administrasi, kajian, verifikasi lapangan hingga pemeriksaan di tingkat pemerintah pusat.
"Tidak secepat yang kita bayangin. Ada juga desa yang sudah mengusulkan dari tahun 2017 sampai sekarang belum kelar. Memang panjang prosesnya," pungkasnya.