DPRD PPU Dorong Gugus Tugas Covid-19 Optimalkan Upaya Pencegahan

Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi. (ist) ================= PENAJAM, Diswaykaltim.com - Perlu adanya optimalisasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi. Pasalnya jika langkah yang diambil kurang tepat, akan berpengaruh pada efektifitas pencegahan penyebaran virus. Sehingga, Tim Gugus harus segera menuntaskan pengadaan alat pelindung diri (APD). Mengingat hal tersebut menjadi keterbatasan bagi petugas medis dan personil yang ada tiap pintu masuk. "Karena hingga sekarang, serapan anggaran untuk APD dan rapit test belum memenuhi kebutuhan yang direncanakan," katanya, Jumat (8/5/2020). Untuk diketahui, Tim Gugus telah melakukan beberapa pengadaan APD sejak beberapa waktu lalu. Seperti masker, termoscan, baju hazmat, face shield, chamber dan lainnya. "Bahkan sudah dibayar panjarnya, barangnya belum ada kepastian kapan datangnya," tambahnya.Adapun beberapa APD yang dipesan telah datang. Seperti chamber. Kendati jumlah yang dipesan belum keseluruhan datang, bilik sterilisasi yang datang juga belum terpasang. "Kemungkinan pihak ketiga yang kurang greget untuk mengirim barangnya. Juga teknisinya," ucap politisi PKS itu. Sebagai informasi, pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 kepada Tim Gugus mencapai sekira Rp 71 miliar. Yang mana masing-masing SKPD di dalamnya mendapatkan alokasi tersendiri. Terdiri, Dinas Kesehatan (Diskes) sekira Rp 25 miliar, RSUD Ratu Aji Putri Botung sekira Rp 15 miliar. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengelola dana sekira 31 miliar untuk pemenuhan bansos untuk masyarakat. Sementara Anggota Komisi II DPRD PPU Fraksi Demokrat, Syarifudin mendorong Tim Gugus untuk lebih proaktif dalam hal pencegahan. Alasannya, penyebaran Covid-19 masih belum bisa diprediksi. "Kita sama-sama tidak tahu bagaimana penyebaran Covid-19 ini. Kalau dilihat grafiknya, bisa naik, bisa turun kedepannya. Ya semoga saja tidak meningkat kedepannya," ungkapnya. Apalagi, dari pengamatannya di lapangan, kesadaran masyarakat masih kurang. "Nah, itu yang disesalkan," tandasnya. Oleh karena itu, lanjut Syarifudin, program sosialisasi sangat perlu dilakukan lebih gencar. tujuannya, agar masyarakat mau mengikuti himbauan di rumah saja. "Kalau memang harus di rumah, ya di rumah saja. Di masyarakat itu seperti tidak ada apa-apa," tegasnya. Lebih jauh, ia mengusulkan jika perlu gugas bisa melibatkan Satpol-PP untuk membantu sosialisasi dan penindakan. Bagi masyarakat yang keluar rumah tidak dalam keperluan. "Bukan dengan cara represif. Tapi bisa turun untuk memberikan himbauan langsung secara tegas. Seperti jika ada yang bergerombolan itu," tutupnya. (RSy/Byu)