KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kukar, yang mendorong pemerintah memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
"Ya, kita menyambut baik upaya dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memikirkan daerah, utamanya bagaimana caranya pendapatan asli daerah kita itu bisa meningkat lagi," ucap Aulia, Senin, 27 Juli 2026.
Menurutnya, Pemkab Kukar saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD. Salah satunya dengan membentuk tim optimalisasi pendapatan daerah yang dikoordinasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar.
BACA JUGA: Dana Transfer Pusat Tertahan, DPRD Kukar Sebut Ekonomi Daerah Kian Tertekan
Optimalisasi PAD tersebut akan dilakukan melalui sejumlah sektor, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga optimalisasi penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Aulia mengatakan, Pemkab Kukar juga mulai mendorong pemerintah daerah tidak hanya menjadi regulator, tetapi turut terlibat langsung dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Menurut dia, Kukar memiliki sejumlah komoditas strategis, seperti minyak dan gas bumi (migas), kelapa sawit, serta batu bara.
"Yang paling penting adalah pemerintah daerah hari ini berupaya untuk menggagas menjadi pelaku langsung dari optimalisasi sumber daya alam atau raw material yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara," jelasnya.
BACA JUGA: HMI Kukar Minta Pemerintah Vokal Perjuangkan Hak Daerah ke Pemerintah Pusat
Aulia menjelaskan, upaya optimalisasi sumber daya alam tersebut saat ini telah masuk dalam sejumlah tahapan pembahasan, meski prosesnya berbeda untuk setiap komoditas.
Untuk sektor migas, Pemkab Kukar tengah mengupayakan optimalisasi sumur-sumur tua yang berada di wilayah Kukar. "Kita berupaya untuk optimalisasi sumur-sumur tua. Itu kita sudah bersurat ke SDM," ujar Aulia.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan memperoleh alokasi gas dari operasionalisasi ENI. Rencana tersebut, kata dia, masih dalam proses pembahasan dengan pemerintah pusat.
Sementara untuk sektor batu bara, Pemkab Kukar melalui perusahaan daerah berupaya mendapatkan konsesi pertambangan batu bara dari pemerintah.
BACA JUGA: RKPD Kukar 2027 Dimulai, Program Lama Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal